PEMILU LEGISLATIF 2009

Pesan Ortu, Hidup Ini Harus 3 B

2009-04-27T09:05:00.000-07:00

Percha Leanpuri

Pesan Ortu, Hidup Ini Harus 3 B

Model cantik, Percha Leanpuri, kini tak hanya berkiprah di dunia model dan kesenian saja. Percha yang tercatat sebagai mahasiswi S2 di University Of Ballarat (Unity) Malaya ini, bahkan optimis ingin berperan untuk bangsa dan negara lewat Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

‘’Ortu saya berpesan pada saya, dalam hidup ini harus ada 3 B, yaitu berguna untuk diri sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk bangsa dan negara,’’ ujar Percha yang dibincangi Sumatera Ekspres malam tadi via phonselnya. Percha bahkan menyempatkan diri keluar dari ruang kuliah untuk meladeni wawancara Sumeks via internet setelah tahu bahwa dirinya berhasil menyodok perolehan suara yang signifikan. Putri sulung Herman Deru, Bupati Oku Timur (OKUT) inipun berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumsel. Berikut wawancara T Junaidi-Wartawan Sumatera Ekspres dengan Percha Leanpuri.

Anda mencatat perolehan suara fantastis. Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang sudah diplenokan KPUD, Anda meraih suara teratas, disusul Aidil Fitri Syah, Asmawati, Achmad Barnas, dan M Lutfi Izzuddin. Bagaimana perasaan Anda?

Kalau ditanya tentang perasaan tentunya saya sangat senang dan bangga karena saya dapat mewakili kaum pemuda dalam memperjuangkan kemajuan Sumse. Tapi rasa bangga itu juga tidak luput dari rasa bersyukur saya kepada Allah SWT dan saya mengucapkan rasa terima kasih yg setinggi tingginya kepada seluruh keluarga, teman teman, tim dan juga tentunya semua pendukung saya se-Sumsel atas dukungan dan amanah yang diberikan kepada saya.

Anda anggota termuda, apa rencana Anda ke depan?

Saya mencalonkan diri ini paling tidak dapat memotivasi para pemuda untuk 'berbuat' sesuai bidangnya sejak dini, nah mudah mudahan dengan terpilihnya saya sebagai anggota DPD kedepannya saya dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumsel.

Bagaimana perasaan Anda terhadap senior Anda?

Saya tergolong muda dan masih belum banyak mengenyam asam garam dunia politik, tentunya para senior akan menjadi tempat saya untuk terus menimba ilmu mengenai dunia politik yg akan saya jalani nanti.

Melihat perolehan suara Anda yang cukup fantastic itu, artinya masyarakat Sumsel mengharapkan Anda duduk di DPD RI, apa yang sudah Anda siapkan untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Pertama hati yang tulus tentunya yang harus saya persiapkan, karena dengan ketulusan hati mudah-mudahan nanti saya tidak mengecewakan para pendukung dan segala aspirasi akan di inventarisasikan dan dengan sesegera mungkin akan dikonsolidasi agar mendapat solusi yang tepat.

Selama pemilu Legislatif 2009 kemarin, apa yang ada dalam pikiran Anda, apakah Anda optimis, atau biasa-biasa saja?

Optimis, karena setelah tanggal 9 April kemarin banyak sekali keluarga dan teman teman yang melapor hasil suara di masing-masing TPS mereka, dimana rata rata TPS tersebut saya meraih suara terbanyak.

Anda benar-benar mampu meyakinkan masyarakat. Bagaimana pendapat Anda.

Saya sangat bersyukur dapat meyakinkan masyarakat, dan mudah-mudahan saya tidak akan mengecewakan semua masyarakat Sumsel.

Anda mantan model Harian Sumatera Ekspres (Sumeks Plus Tahun 2000), apakah Anda merasa memanfaatkan performance (penampilan) Anda?

Hehehe..alhamdulillah saya belum pernah memanfaatkan performance saya

Apa yang terpenting bagi Anda setelah mendapat kepercayaan masyarakat Sumsel?

Yang terpenting adalah bagaimana saya menjalankan amanah yang telah diberikan dan mudah-mudahan dengan doa restu dan dukungan semua masyarakat Sumsel saya dapat menjalankan tugas dengan baik.

Anda masih muda, meski mantan model, Anda juga giat menimba ilmu sampai ke negeri orang, apakah ini bagian dari persiapan Anda menuju kursi DPD RI?

Selain itu juga saya seorang penari...hehheehe..iya tentu itu adalah persiapan saya. Jadi sejak dini saya sudah mengetahui asset-aset daerah Sumsel khususnya bidang seni dan kebudayaan..

Bagaimana komentar orang tua (ortu) Anda mengenai perolehan suara yang signifikan ini? Dan apa pesan ortu terhadap diri Anda sebelum menuju kursi DPD RI?

Kata orang tua saya....dalam hidup ini kalau bisa kita mencapai 3 tahap yaitu, berguna bagi diri sendiri, kedua berguna bagi keluarga, dan terakhir berguna bagi orang banyak. Orang tua saya sangat senang dan bangga karena anak pertamanya juga dapat berguna bagi masyarakat Sumsel nantinya. Lalu pesan dari orang tua saya agar saya tidak melupakan semua pendukung yang telah memilih saya sebagai wakil daerahnya..

Percha Raih Hampir Satu Juta Suara

2009-04-27T07:20:00.000-07:00

Percha Raih Hampir Satu Juta Suara

* Golkar 14 Kursi, Demokrat 11, PDIP 10 Kursi (Minus Dapil 5)

PALEMBANG–Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Percha Leanpuri mencatat perolehan suara fantastis. Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang sudah diplenokan kemarin, anak sulung Bupati OKU Timur Herman Deru ini meraih suara teratas, disusul Aidil Fitri Syah, Asmawati, Achmad Barnas, dan M Lutfi Izzuddin.

Dari jumlah pemilih yang masuk dalam DPT sebanyak 5.192.693 orang, hanya tercatat 3.364.402 suara sah pemilih yang menggunakan hak suaranya untuk DPD RI. Untuk diketahui, alokasi jumlah anggota DPD untuk Sumsel telah ditetapkan sebanyak empat orang.

Berdasarkan hasil rekap KPUD Sumsel, Percha Leanpuri meraih 918.612 suara, disusul Aidil Fitri Syah dengan 248.029 suara, selanjutnya, Asmawati 238.799 suara, dan Abdul Azis dengan perolehan 152.840 suara. Kemudian Achmad Barnas menempati posisi lima dengan perolehan 118.975 suara dan peringkat enam diduduki M Lutfi Izzuddin meraih 115.102 suara.

Menurut anggota KPUD Sumsel bidang Teknis, Alfiantoni mengatakan, hasil pleno rekapitulasi tersebut akan dikirimkan ke KPU pusat untuk ditetapkan. ‘’Rekapitulasi suara DPD RI berakhir kemarin dengan masukan suara dari Muba dan Banyuasin,’’ jelasnya.

Kendati telah menyelesaikan rekapitulasi suara DPD RI, namun, KPUD Sumsel belum juga menyelesaikan rekapitulasi DPR RI baik untuk Sumsel I maupun DPR RI Sumsel II. Padahal proses rekapitulsai manual akan dilakukan KPU pusat pada Senin, 27 April mendatang.

Sementara itu untuk rekapitulasi perolehan suara DPRD Sumsel, KPUD Sumsel hanya menyisakan rekapitulasi perolehan suara untuk Dapil 5 (OKU, OKU Selatan, dan OKU Timur). Sampai kemarin hasil penghitungan sementara yang dilakukan KPUD Sumsel sejumlah parpol seperti Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan dipastikan akan mendominasi kursi DPRD Sumsel.

Di dapil I (Kota Palembang), Partai Demokrat mendapat 128.279 suara (4 kursi), Partai Golkar mendapat 92.421 (3 kursi), PDI Perjuangan mendapat 82.989 (2 kursi), PKS mendapat 58.096 suara (2 kursi). Sementara Partai Gerindra mendapat 45.454 suara (1 kursi), Partai Hanura mendapat 21.873 suara (1 kursi), PAN mendapat 19.020 suara (1 kursi), PPP mendapat 17.050 suara (1 kursi), dan PKB mendapat 14.687 suara (1 kursi).

Di Dapil 1 Kota Palembang memiliki jatah 16 kursi di DPRD Sumsel, sementara untuk suara sah di Kota Palembang berjumlah 611.857 suara. Dengan demikian bilangan pembagi pemilih (BPP) di Kota Palembang 38.241.

Di dapil 2 (Muba dan Banyuasin), Partai Golkar mendapat 134.539 suara (4 kursi), disusul PDI Perjuangan dengan 87.813 suara (2 kursi), Partai Demokrat mendapat 55.700 suara (2 kursi), PAN mendapat 47.168 suara (1 kursi), Partai Gerindra mendapat 41.438 suara (1 kursi).

Selanjutnya, PKS mendapat 27.529 suara (1 kursi), Partai Hanura mendapat 24.848 suara (1 kursi), PPP mendapat 24.179 suara (1 kursi), PKPB mendapat 16.304 suara (1 kursi), PPRN mendapat 15.919 suara (1 kursi), sementara PKB mendapat 14.536 suara (1 kursi). Di dapil 2, Muba dan Banyuasin mendapat jatah 16 kursi di DPRD Sumsel, sementara BPP di dapil tersebut 37.705 suara.

Di dapil 3 (Ogan Ilir dan OKI). Suara yang sah sebesar 533.448 suara. PDI Perjuangan mendapat 88.117 suara (2 kursi), Partai Golkar mendapat 85.164 suara (2 kursi), Partai Demokrat mendapat 77.728 suara (2 kursi).

Sementara itu, PKS mendapat 54.363 suara (1 kursi), Partai Gerindra mendapat 26.858 suara (1 kursi), PAN mendapat 25.206 suara (1 kursi), Partai Hanura mendapat 24.654 suara (1 kursi), PPP mendapat 20.917 suara (1 kursi). Dapil 3 Ogan Ilir dan OKI mendapat jatah 11 kursi di DPRD Sumsel. Sementara bilangan pembagi pemililih (BPP) di dapil 3 berjumlah 48.494 suara.

Di dapil 4 (Prabumulih dan Muara Enim) PDI Perjuangan dan Partai Golkar mendapat 2 kursi. Sementara Partai Demokrat, PPP, PKS, dan Partai Gerindra masing-masing hanya mendapat 1 kursi. Sementara itu, bilangan pembagi pemilih (BPP) di dapil 4 terbilang cukup tinggi yakni 49.190 suara.

Sementara itu, dari enam kursi yang diperebutkan di dapil 6, beberapa partai politik hanya meraih masing-masing satu kursi di dapil tersebut. Partai Golkar meraih 40.545 suara (1 kursi), Partai Demokrat meraih 40.149 suara (1 kursi), PDI Perjuangan meraih 32.289 suara (1 kursi).

Lebih lanjut, PAN meraih 30.453 suara (1 kursi), PBR meraih 28.999 suara (1 kursi), Partai Gerindra meraih 25.377 suara (1 kursi). Sementara PKS dengan perolehan suara 22.159 tak mendapat kursi di dapil 6.

Di dapil 7 (Mura dan Linggau), hanya Partai Golkar yang mendapat 2 kursi, sementara Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PKS, dan PAN hanya kebagian 1 kursi.

Untuk suara pada dapil 5 (OKU, OKU Selatan, dan OKU Timur) KPUD Sumsel hingga kemarin masih melakukan rekapitulasi suara untuk suara dari daerah pemilihan tersebut.

Dari total sementara yang masuk, alokasi jumlah 75 kursi DPRD Sumsel, sudah terisi 63 kursi sehingga masih menyisakan 12 kursi lagi.

Alfiantoni mengatakan, pihaknya mentargetkan penyelesaian proses rekapitulasi suara Pemilu 2009 pada Senin (27/4) ini. Dikatakan pihaknya saat ini tengah menyelesaikan rekapitulasi suara DPR RI untuk daerah pemilihan Sumsel I dan Sumsel II.

“ Target kita Senin hasil rekap ini akan diserahkan ke KPU Pusat,“ katanya kemarin (26/4).

Dari beberapa daerah pemilihan yang telah direkap, KPUD Sumsel belum melansir hasil resmi perolehan kursi maupun suara parpol di masing-masing dapil. Proses penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih di tingkat KPUD kabupaten/kota akan dilakukan 16-17 Mei. Sedangkan di tingkat provinsi akan dilakukan 17–18 Mei mendatang, dan penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih di KPU pusat akan dilakukan 19–20 Mei. Khusus penetapan kursi parpol untuk tingkat DPRD kota baru akan digelar 15 Mei nanti

Kendati proses rekap suara DPRD Kota Palembang telah rampung, Sabtu kemarin (25/4), namun KPU Palembang masih melakukan pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Repat pleno penetapan tersebut berjalan cukup alot karena dilakukan per daerah pemilihan (dapil).

Lambannya pleno penetapan tersebut juga disebabkan karena adanya selisih penghitungan suara antara rekap yang dipegang oleh KPUD Kota Palembang dan rekap yang dipegang saksi parpol.

Ketua KPU Palembang, Eftiyani mengatakan, adanya perbedaan penghitungan tersebut membuat KPUD Kota palembang perlu mencocokkan kambali proses penghitungan antara PPK dan saksi parpol. Bahkan dia tak menutup kemungkian akan dilakukan penghitungan ulang untuk menghindari selisih paham antara KPUD Kota Palembang dan saksi parpol.

“Dalam proses rekap ini kita selalu berupaya untuk terbuka dan transparan kepada saksi parpol. Bahkan, jika diperlukan kita siap melakukan penghitungan ulang lagi,” katanya.(mg16)

Kalah Suara, Keluarga Caleg Aniaya Pemilih

2009-04-12T05:09:00.000-07:00

Kalah Suara, Keluarga Caleg Aniaya Pemilih

*Hanya Dapat 15 Suara

MUARADUA- Sikap dewasa dalam berpolitik ternayata belum sepenuhnya menjalar ke pelosok pedesaan. Seperti yang terjadi di kecamatan Kisam Ilir, akibat caleg yang didukungnya kalah telak saat pelaksanaan pemilu legislatif kemarin, membuat tersangka Usman (25) warga desa pius kecamatan kisam ilir dan Adianto (26) warga muaradua kisam langsung gelap mata. Keduanya tega menganiaya, pemilih bernama Karsim (21) warga talang subang desa simpang campang kecamatan kisam ilir pada jum’at lalu (10/4) hingga korban babak belur.

Kapolres OKU Selatan AKBP Slamet Widodo Sik melalui Kasatreskrim AKP Doran Siragih SH didampingi, Kanit Pidum Bripka JR Simanjuntak mengatakan, usai dianiaya kedua tersangka, korban langsung melaporkan kejadian itu ke Mapolres OKUS. Aparat kepolisian sendiri, langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka di kediamannya masing-masing pada sabtu kemarin (11/4). Kini, keduanya, sudah di tahan di mapolres OKUS untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Korban sendiri mengalami pecah bibir, dan lebam-lebam di sekujur tubuh akibat di aniaya tersangka. Kedua tersangka sendiri sudah ditahan di Polres OKUS,” kata Doran.

Menurut, Doran pemicu terjadinya penganiyaan tersebut, karena kedua tersangka tidak terima jika caleg Umar dari Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB) nomor urut 1 Dapil III kalah di basis sendiri yakni TPS 2 Talang Subang. Apalagi, tersangka mengaku jika di wilayah tersebut banyak atau dianggap seperti saudara sendiri oleh caleg tersebut. Namun kenyataannya, caleg umar hanya memperoleh 15 suara dari ratusan mata pilih. Belakangan diketahui, jika tersangka dan caleg tersebut masih memiliki hubungan persaudaraan.

Karena suara sang caleg anjlok di basis keluarganya sendiri membuat kedua tersangka langsung membuat perhitungan. Lantas, keduanya mencari warga di talang tersebut, hingga akhirnya bertemu korban. Sempat terjadi keributan, saat tersangka menanyakan kepada korban kenapa tidak membantu caleg untuk duduk di kursi DPRD OKU Selatan. Hingga akhirnya, tersangka menganiaya secara membabibuta terhadap korban.

“Karena kecewa dengan perolehan suara di TPS tersebut. Keduanya, langsung mencari warga di talang tersebut. Tetapi karena banyak warga yang sudah pergi ke kebun, tersangka hanya menemukan korban saat berpapasan di jalan. Keduanya l melakukan pengroyokan terhadap korban,”ujar Doran.(mg32

Anwar Kecipratan Tiga Suara, Tantowi-Sandy Menang Telak

2009-04-12T04:45:00.000-07:00

Anwar Kecipratan Tiga Suara,

Tantowi-Sandy Menang Telak

PALEMBANG –Tak selamanya publik figure menjadi magnet dalam meraih simpati dan dukungan kontestan pemilu legislatif. Buktinya, aktor senior ”wong kito galo” yang juga ketua PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) Anwar Fuady, malah kecipratan tiga suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18, Kampung Sungai Aur, Kelurahan 9/10 Ulu, tempat keluarganya memilih.

Caleg DPR-RI nomor urut 2 Partai Hanura, Daerah

Pemilihan (Dapil) Sumsel 1—Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Mura, dan Lubuk Linggau—itu, memang tidak memilih di Palembang. Lantaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anwar, kelahiran Palembang 14 Maret 1947 lalu, beralamat di Jakarta.

“DI TPS 18, Hanura mendapat 13 suara dan tiga suara untuk Bang Anwar,” ungkap Sobri, adik ipar Anwar, yang kerap berperan antagonis dalam setiap film yang dibintanginya, kemarin. “Padahal, di sini banyak teman Anwar ketika masih kecil. Ya, barangkali kurang sosialisasi makanya suara Bang Anwar sedikit,” kata Sobri dengan nada kecewa.

Berbeda dengan caleg DPRD Sumsel, nomor urut 2 dari Partai Bulan Bintang Sandy Syarifudin alias Sandy Syarif. Bintang iklan dan sinetron itu, malah meraup suara terbanyak di TPS 11, Jl Batu Nilam, Kelurahan 26 Ilir, Bukit Kecil. Di daerah tempat tinggalnya itu, Sandy meraih 59 suara.

“Sandy nyontreng di TPS 11 bersama keluarganya. Di sana, ia menang telak,” ungkap Ibnu Zen Syukri, ketua tim pemenangan Sandy Syarif, kemarin.

Bagaimana dengan presenter kondang Tantowi Yahya? Caleg DPR-RI dari Partai Golkar dapil Sumsel II—Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ilir (OKI), Prabumulih, Muara Enim, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Pagar Alam, Lahat, dan Empat Lawang—itu, menang di kampung halamannya. Kakak kandung Helmy Yahya yang lahir di Palembang, 29 Oktober 1960 itu, berjaya di TPS 3, Kelurahan Inderalaya Mulia, Kecamatan Inderalaya, Ogan Ilir, tempat keluarga besarnya tinggal.

“Tanto (panggilan Tantowi Yahya, red) unggul dari calon lain dengan 130 suara,” ujar Ali Soleh, sepupu sekaligus tim sukses Tantowi tadi malam.

Menurut Soleh, raihan suara putra pasangan HM Yahya Matusin dan Hj Komariah Yahya itu, bersaing ketat dengan ketua umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi dan Prof Mahyuddin dari Partai Demokrat. “Secara keseluruhan ada 14 TPS di Kelurahan Inderalaya Mulia yang dapat dikuasai Tantowi. Tapi, kami belum dapat mengklaim kemenangan karena perhitungan masih berjalan di tingkat PPS,” tukasnya.

Ketenaran Tantowi juga mampu meraih simpati warga Kecamatan Tanjung Batu. Dari 18 desa dan satu kelurahan—minus Burai—Tantowi meraih 3.700 suara. “Tertinggi jika dibandingkan dengan kandidat DPR-RI lain,” ujar Ketua PPK Tanjung Batu Sukir, tadi malam.

Sementara itu, ketua Desk Pemilu Pemkab Ogan Ilir, HM Daud Hasyim mengatakan Tantowi sementara meraih 20.237 suara. Jumlah tersebut sumbangan dari enam kecamatan. Masing-masing, Inderalaya meraih 6.700 suara, Inderalaya Utara 3.400, Kandis 1.655, Muara Kuang 2.629, Lubuk Keliat 2.153, dan Kecamatan Tanjung Batu 3.700 suara.

“Seluruh data hasil perolehan suara Tantowi itu sifatnya sementara. Data perolehan suara caleg lain baik yang duduk di DPRD Ogan Ilir maupun DPRD Sumsel belum diperoleh,” kata Daud melalui sekretarisnya Najib tadi malam.

Ketua KPUD Ogan Ilir Amrah Muslimin didampingi anggotanya Nurhasan mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima hasil perhitungan suara dari PPK. “Sesuai jadwal, hari ini (kemarin) PPK memang baru menerima rekapitulasi dari PPS,” pungkasnya. (22/33)

PAW Anggota DPRD OKUT Harus Dipercepat

2009-04-10T07:23:00.000-07:00

PAW Harus Dipercepat

MARTAPURA - Proses Penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD OKUT, Ir Juniah MM ke Nuraidah dari Partai Bintang Reformasi (PBR), harus berpacu dengan waktu. Pasalnya, batas akhir PAW yang bisa dilakukan Sekretariat DPRD paling lambat 18 April mendatang.

Ketua DPRD OKUT, Drs HM Syahri MM mengatakan, PAW untuk PBR dijadwalkan 14 April. ''Karena, jika sudah 18 April, secara otomatis PAW tak dapat diproses ataupun dilantik," pungkasnya.

Masih kata dia, untuk berkas PAW dari PBR, saat ini dalam proses di sekretariat DPRD. ''PBR telah mengajukan PAW atas nama Juniah, digantikan Nuraidah dan telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Sumsel. Untuk teknis PAW ini sudah dibahas di tingkat sekretariat," pungkasnya.

Sekadar mengingatkan, Juniah di-PAW-kan karena telah menyeberang ke Partai Gerindra. Juniah sendiri menilai penggantiannya cacat hukum. Seharusnya, PAW atas dirinya harus menunjuk orang yang ada di bawah nomor urutnya saat pemilu 2004 lalu. Kalaupun tak ada yang menggantikannya, partai harus menunjuk dapil terdekat. (45)

Politik Uang

2009-04-10T07:06:00.000-07:00

Politik Uang

Segala macam upaya dilakukan sejumlah oknum untuk mengeruk keuntungan. Entah dari oknum calon legislatif maupun timses untuk mendapatkan suara dengan cara serangan fajar alias politik uang. Foto di atas anggota panwaslu OKU memperlihatkan barang bukti (BB) money politic dalam pemilu legislatif 2009

Beberapa oknum penyalahgunaan surat suara pileg (pemilu legislatif 2009) berhasil ditangkap

266 Mata Pilih Nyontreng Ulang

2009-04-10T07:00:00.000-07:00

266 Mata Pilih Nyontreng Ulang

Suasana pencontrengan di hari kedua pileg di TPS 1 Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Inderalaya Selatan Ogan Ilir

INDERALAYA- Pemilihan umum legislatif ulang yang dilaksanakan KPUD Ogan Ilir di TPS 1 Dusun I Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Inderalaya Selatan akhirnya dilaksanakan, Jumat (10/4) tepat pukul 07.25. Antusiasme warga setempat untuk mencontreng ulang caleg DPRD Ogan Ilir masih tinggi. Hal itu dapat dilihat berduyun-duyunnya warga Desa Tanjung Sejaro untuk menggunakan hak pilihnya.

Kelompok pelaksana pemungutan suara sudah standby sejak pagi untuk melaksanakan pileg ulang tersebut. Bahkan petugas sengaja menggunakan pengeras suara untuk memanggil warga yang akan menggunakan hak pilihnya. Warga yang sudah datang, mendengar namanya dipanggil langsung mendekati petugas untuk mengambil surat suara.

Hanya saja suasana pileg ulang hari kedua itu tidak seperti pileg di hari pertama. Di lokasi pencontrengan yang dipenuhi saksi dari masing-masing partai terlihat. Di hari kedua, tidak satu pun terlihat saksi. Hanya saja caleg dari dapil I yang meliputi Kecamatan Inderalaya, Inderalaya Utara, dan Kecamatan Inderalaya Selatan terlihat hadir. Mereka memantau langsung proses pencontrengan

Ketua KPPS TPS 1 Desa Tanjung Sejaro, Romli mengatakan bahwa pihaknya memang sudah memberitahukan kepada warga saat hari pencontrengan, Kamis (9/4) bahwa pileg ulang akan dilaksanakan keesokan harinya. Sehingga warga datang dengan sukarela untuk menggunakan haj pilihnya. “Pileg ulang dimulai pada pukul 07.25 tadi (kemarin),” kata Romli.

Firmansyah, warga Dusun I Desa Tanjung Sejaro yang dibincangi usai mencontreng mengaku bahwa dirinya memang belum sempat menggunakan hak pilihnya di hari pertama pileg. Karena tidak berada di rumah. Mendengar kabar adanya pileg ulang maka dirinya tertarik untuk menggunakan hak pilih. “Saya memang belum mencontreng Kamis kemarin,” akunya.

Berbeda dengan Firmansyah. Rozali yang juga warga Dusun I Desa Tanjung Sejaro mengatakan bahwa dirinya sudah datang untuk menggunakan hak pilihnya pada Kamis kemarin. Tetapi belum sempat menggunakan hak pilih diketahui bahwa surat suara yang akan digunakan ternyata milik caleg di dapil I Ogan Ilir. “Kita tidak jadi menggunak hak pilih karena terjadi kesalahan. Baru pada hari ini (Jumat, 10/4) mencontreng,” terangnya.

Anggota KPUD Ogan Ilir Nurbaiti mengatakan bahwa nyasarnya surat suara caleg di dapil I ke murni disebabkan human error. Hal ini masih bisa dimaklumi karena hanya terjadi di satu TPS dari ratusan TPS yang ada di Ogan Ilir. “Belum bisa dikatakan melakukan kesalahan karena hanya satu TPS yang salah. Ini adalah kelalaian,” cetusnya.

Sampai dengan pukul 12.00 ditutupnya waktu pencontrengan, warga yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Tanjung Sejaro ini mencapai 266 mata pilih dari 380 mata pilih yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, 254 surat suara sah, 12 surat suara tidak sah, dan sisa 122 surat suara yang tidak terpakai.

(33)

2009-04-09T08:03:00.000-07:00

Ditemukan, Surat Suara Lompat Pagar

123 Lembar Surat Suara Salah Kirim di 2 TPS

Lompat pagar tidak hanya berlaku bagi calon legislatif yang akan berpindah partai politik. Tapi ini juga terjadi pada lembaran surat suara yang ikutan lompat pagar. Dimana surat suara untuk DPRD Provinsi Sumsel daerah pemilihan (dapil) Sumsel II meliputi Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) dan Kabupaten Banyuasin ditemukan didapil Sumsel I Kota Palembang.

------------------------------

Patut dipertanyakan kepada petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel terutama yang bertugas untuk pendistribusian surat suara, hingga kesalahan pengiriman surat suara masih banyak yang ditemukan bertukar tempat. Bahkan jumlah surat suara yang salah peruntukan tersebut mencapai 123 lembar dari dua TPS, yaitu TPS 39 di Kelurahan Bukit Sangkal dan TPS 23 yang berada di Jl Demang Lebar Daun.

Kronolgis ditemukannya surat suara yang tidak sesuai daerah pemilihannya tersebut pertama kali ditemukan oleh salah seorang pemilih yang ingin mnecontreng salah satu caleg dari dapil sumsel I. Tapi karena tidak diketemukan namanya, lantas orang tersebut melaporkan hal tersebut kepetugas KPPS.

“awalnya kita tidak mengetahui adanya surat suara yang salah kirim. Dimana sebanyak 91 lembar surat suara untuk DPRD Sumsel terdapat kekeliruan dapil, yang seharusnya berada di dapil II tertukar ke dapil Sumsel I Kota Palembang,” ujar ketua KPPS TPS 39 Kelurahan Bukit sangkal menjelaskan kronologis hal tersebut bisa terjadi kemarin (9/4).

Yang jelas temuan yang didapat hari ini (kemarin,red) telah dilaporkan ke KPU Kpta Palembang dan KPUD Sumsel, agar surat suara tersebut tidak disalahgunakan. “untuk menghidari hal yang tidak diinginkan temua itu langsung kita laporkan ke KPUD Sumsel dan KPUD Kota Palembang ,” bebernya.

Tidak lama berselang dari ditemukannya surat suara yang mengalami kekeliruan tersebut, belasan orang tim peninjau pemilu dari Kota Palembang yang dipimpin oleh Sekda Kota Palembang Drs Marwan Hasmen.

Bahkan dirinya juga menyesalkan bagaimana kekeliruan seperti ini dapat terjadi dan patut dipertanyakan pula latar belakang terjadinya salah kirim surat suara yang dimaksud. “kita mempertanyakan bagaimana semua ini terjadi, dan kita juga meminta kepada Panwaslu untuk menyelidiki kejadian ini,” ujar Marwan Hasmen kemarin di TPS 39 Kelurahan Bukit Sangkal.

Sedangkan, bila ini hasil penyelidikan ditemukan adanya unsure kesengajaan itu menjadi wewenang dari Panawaslu untuk menentukan langkah apa yang akan diambil. “penyelidikan dan langkah lanjutan dari temuan ini merupakan wewenang dari Panwaslu dan sepenungnya kita serahkan kepada Panawaslu langkah apa yang akan diambil,” tandasnya. (Adi Fatriansyah)

Surat Suara Tertukar

2009-04-09T07:38:00.000-07:00

Surat Suara Tertukar

* Pileg di Tanjung Sejaro Diulang

INDERALAYA- Pemilihan umum legislative di Ogan Ilir sedikit terhambat dengan nyasarnya surat suara di TPS 1 Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Inderalaya. Pasalnya 206 dari 380 surat suara dan mata pilih yang ada di TPS tersebut bukan merupakan surat suara yang seharusnya digunakan untuk dicontreng.

Desa Tanjung Sejaro masuk dapil I yang meliputi Kecamatan Inderalaya, Inderalaya Utara, dan Kecamatan Inderalaya Selatan. Sedangkan sebagian surat suara yang nyasar ke TPS tersebut berasal dari dapil III untuk caleg DPRD Ogan Ilir.

“Warga yang mencontreng dari nomor urut 1-175 tidak salah surat suara. Surat suara nyasar baru diketahui saat warga menggunakan hak pilihnya dari nomor urut 176 sampai ke 259. Nama caleg yang akan dipilih di dapil I tidak terdapat di kertas suara yang akan dicoblos,” kata Romli, anggota KPPS TPS 1 Desa Tanjung Sejaro, Kamis (9/4).

Menurut Romli, kejadian salahnya surat suara yang dicontreng itu terjadi pada pukul 11.00. Mengetahui hal tersebut, PPS dan KPPS langsung menghubungi anggota PPK di kecamatan. Anggota PPK dan PPS langsung bermusyawarah dan menyerahkan permasalahan tersebut ke KPUD Ogan Ilir. Hasil rembuk dengan PPK akan dilakukan pemilihan ulang. “Hanya saja waktunya belum diketahui. KPUD yang akan menentukan waktu pemilihan ulang,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut Romli, warga yang sudah terlanjur datang dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya sudah keburu pulang. Kalaupun diadakan pemilihan ulang tentu akan ada pemberitahuan dari PPS. “Yang jadi masalah warga belum tentu datang di hari lain pencontrengan karena pada hari ini (kemarin), mereka sudah meluangkan waktunya untuk menggunakan hak pilihnya. Hampir seluruh warga Desa Tanjung Sejaro tidak bekerja sebagai pegawai,” jelasnya.

Bagaimana tanggapan KPUD Ogan Ilir atas permasalahan tersebut? Ketua KPUD Ogan Ilir Amrah Muslimin mengatakan bahwa nyasarnya surat suara caleg dari dapil III ke I tersebut karena terjadi kesalahan saat pengepakan. Surat suara di dapil III caleg DPRD Ogan Ilir tidak terjadi kesalahan. Surat suara memang lebih sehingga tidak terjadi kesalahan dua dapil tersebut. “Buktinya 175 lembar surat suara yang dicontreng warga tidak terjadi kesalahan,” tegasnya.

Untuk itu, sambung Amrah, pihaknya sudah menghubungi KPU Pusat dan KPU provinsi dalam mengatasi terjadinya kesalahan surat suara. Petunjuk dari lembaga yang lebih tinggi mengharuskan diadakan pemilihan ulang di TPS 1 Desa Tanjung Sejaro. “Kita sudang mengadakan pleno dengan seluruh anggota. Hasilnya pemilihan ulang akan diadakan besok atau lusa,” cetusnya.

Amrah membantah jika TPS di Desa Tanjung Seteko dan Lubuk Sakti Kecamatan Inderalaya juga mengalami nasib serupa dengan TPS 1 Desa Tanjung Sejaro. “Kita tidak menerima laporan dari dua petugas PPS di Desa tersebut,” pungkasnya. (33)

Condro, Yuddy, dan Slank Terima Reform Award

2009-01-09T04:49:00.001-08:00

Condro, Yuddy, dan Slank
Terima Reform Award

JAKARTA – Ada warna baru yang cukup menyegarkan dalam metode gerakan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabotabek mengambil inisiatif untuk menganugerahkan Reform Award kepada lima orang dan satu grup musik.

’’Mereka kami nilai memiliki konstribusi dalam mendobrak tradisi yang monoton yang ada di bangsa ini, khususnya di bidang politik, hukum, dan HAM,’’ kata Ketua Pelaksana Penganugerahan Reform Award Adi Rohadi di Jakarta Media Center, Jakarta, kemarin (8/1).

Para penerima award kemarin hadir dalam acara sederhana yang dihadiri ratusan mahasiswa dan aktivis. Mereka adalah mantan anggota DPR dari PDIP Agus Condro, legislator muda Partai Golkar Yuddy Chrisnandy, Direktur Human Rights Working Group-HRWG Rafendi Jamin, mantan sekretaris pribadi Max Moein Desi Firdianti, dan vokalis grup band Slank ’’Kaka’’.

Sementara itu, Sekjen Komite Bangkit Indonesia (KBI) Ferry Joko Yuliantono yang ikut menerima Reform Award tidak bisa hadir. Sebab, dia kini menjadi tahanan Mabes Polri karena diduga terkait aksi rusuh massa dan mahasiswa pada 24 Juni 2008.

Adi menjelaskan, Agus Condro diberi award karena telah berani melaporkan dirinya sendiri dalam kasus gratifikasi pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di DPR periode 1999–2004 yang memenangkan Miranda S. Goeltom. ’’Keberanian politikus dari Batang, Jawa Tengah, ini sangat langka. Walaupun risikonya dia harus diberhentikan partainya dari DPR,’’ ujar Adi.

Adapun Yuddy Chrisnandy dinilai sebagai sosok politikus yang berani menampilkan sosok kepemimpinan kaum muda yang berani bertentangan dengan sikap partainya. Misalnya, menjadi legislator Golkar satu-satunya yang ikut mendukung hak angket BBM.
Bagaimana Ferry Joko Yuliantono dan Rafendi Jamin? ’’Ferry berani melawan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM sampai harus menjalani proses hukum dan Rafendi tetap konsisten menuntut pemerintah menuntaskan kasus-kasus HAM,’’ tutur Adi.

Sedangkan Desi Firdianti, imbuh dia, telah berani mengungkapkan kasus penindasan terhadap wanita yang dialami sendiri. Meskipun, penindasan itu dilakukan seorang anggota DPR yang memiliki kekuasaan, yaitu Max Moein.

’’Kalau Slank itu, kami anggap satu-satunya seniman yang peduli ikut menyosialisasikan pemberantasan korupsi di Indonesia,’’ tandas mahasiswa UIN Jakarta itu.
Menanggapi award yang diterima, Yuddy Chrisnandy berusaha merendah. Menurut dia, banyak politisi muda yang lebih pantas menerima award daripada dirinya. ’’Apa yang saya lakukan di parlemen semata-mata hanya untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,’’ katanya.

Yuddy percaya, Reform Award ala mahasiswa tersebut murni berangkat dari idealisme. Sebab, tidak mudah menyatukan persepsi mahasiswa tentang tokoh yang layak diberi award. Apalagi, para mahasiswa bukan tokoh yang bisa disogok. ’’Jujur saja, mereka ini nggak minta duit sama sekali. Bahkan, saya dikasih tahu mendadak. Tapi, itulah gaya mahasiswa. Ini lebih baik daripada award-award lain yang biasanya elitis itu,’’ puji Yuddy yang langsung disambut tepuk tangan riuh.

Agus Tjondro juga memberikan apresiasi. Menurut dia, Reform Award ikut membalikkan kecurigaan yang berkembang belakangan ini bahwa agenda mahasiswa penuh ’’pesan sponsor’’. ’’Karena ini murni keinginan mereka, makanya saya mau datang,’’ tandasnya. (pri)

KPU Siapkan Proyek tanpa Lelang

2009-01-09T04:47:00.000-08:00

KPU Siapkan Proyek tanpa Lelang

*Darurat, Diakomodasi lewat Perpres

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap nekat ingin menunjuk langsung rekanan dalam pengadaan barang dan jasa pemilu. Kemarin (8/1) penyelenggara pemilu itu telah mengajukan draf perpres (peraturan presiden) yang mengatur pengadaan proyek tanpa melalui mekanisme lelang itu.

Menurut Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari, pemerintah telah menyatakan siap mengakomodasi perpres tersebut. ''Namun, pemerintah berpesan agar perpres itu digunakan jika situasi tender benar-benar tidak bisa dilakukan,'' kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Padahal, maraknya skandal korupsi dalam KPU periode lalu karena banyak proyek yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Akibanya, mayoritas anggota KPU terseret kasus korupsi karena pengadaan logistik itu tidak transparan.

KPU saat ini menginginkan perpres penunjukan langsung karena merasa waktu semakin mepet. Pada Rabu (7/1) malam lalu, KPU mengadakan pertemuan dengan Bappenas, Departemen Keuangan, sekretaris kabinet, dan Departemen Dalam Negeri. Salah satu bahasan itu terkait pengadaan logistik Pemilu Legislatif 2009.

Sebagai langkah awal, dalam perpres itu, KPU juga meminta diaktifkannya hari libur sebagai hari kerja untuk pengadaan barang dan jasa. Penggunaan hari libur bisa memangkas proses tender yang hanya berlaku pada hari kerja. ''Kalau untuk pengadaan, tidak perlu libur supaya tenggat waktunya bisa dikejar,'' jelasnya.

Menurut Hafiz, pada prinsipnya, pemerintah dan KPU memiliki semangat yang sama. Penerbitan perpres penunjukan langsung itu tak lebih sebagai upaya antisipatif bila pengadaan tender dalam situasi darurat. Dalam arti, peraturan tersebut akan digunakan bila batas waktu pengadaan semakin mepet. ''Penggunaannya tidak bisa sembarangan,'' kata Hafiz.

Dia juga mengungkapkan, saat ini usul perpres itu belum perlu untuk pengadaan logistik di tingkat pusat. Tender di tingkat pusat masih berjalan sesuai rencana. ''Hanya, untuk pengadaan di tingkat KPU provinsi, mungkin perpres itu akan digunakan,'' jelasnya.

Berdasarkan laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), baru sebelas provinsi yang sudah melaksanakan tender pemilu. Dua pertiga provinsi lain belum melaksanakan. Padahal, KPU provinsi mendapatkan tugas untuk melaksanakan 17 item pengadaan barang dan jasa.

“Mereka menjadwalkan Januari. Namun, bila tidak kunjung selesai, (perpres) ini sudah siap untuk antisipasinya,'' terangnya.

Tender KPU pusat menargetkan Januari adalah masa lelang, masa produksi barang, dan Jasa Pemilu 2009. Pada Februari, seluruh barang dan jasa sudah mulai didistribusikan ke seluruh pelosok daerah. Fokus pertama distribusi adalah wilayah Indonesia yang terpencil dan pemilih di luar negeri.

Direktur Nasional Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Nasional Ray Rangkuti menilai, rencana penerbitan perpres penunjukan langsung pengadaan logistik di daerah berpotensi menimbulkan kecurangan. Apalagi, KPU juga tidak memperkuat argumentasinya mengenai pengertian darurat yang mengharuskan perpres dikeluarkan.

''Selama ini kita selalu mendengar pernyataan KPU kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu berjalan normal, sesuai jadwal, dan telah terlaksana 70-80 persen. Jika begitu, apa faktor yang sangat mendesak pentingnya menerbitkan perpres,'' kritiknya.

Menurut Ray, penerbitan perpres yang memberikan kewenangan KPU menunjuk langsung rekanan atas dasar tafsir darurat secara sepihak bakal membuka peluang bagi KPU untuk berbuat leluasa dalam pelaksanaan pengadaan logistik pemilu.

''Tetap penting untuk mengingatkan bahwa penunjukan langsung sangat rentan mengundang markup harga karena tidak adanya pembanding langsung terhadap penyedia barang atau jasa yang ditunjuk,'' ujarnya.

Ray khawatir, perpres penunjukan langsung itu akan mengabaikan prinsip pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang diamanatkan pasal 2 ayat (2) Keppres No.80/2003. Prinsip-prinsip itu meliputi efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

''Permintaan perpres seperti yang diinginkan KPU ini bertolak belakang dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Karena itu, harus didasarkan pada perhitungan yang cermat, tepat, dan faktual dengan argumentasi yang benar-benar solid dan terencana. Bukan pada asumsi atau dugaan-dugaan,'' tegasnya. (bay/pri)

Yuddy: Militansi Golkar Rendah karena Kalla

2009-01-09T04:46:00.000-08:00

Yuddy: Militansi Golkar

Rendah karena Kalla

JAKARTA - Fungsionaris DPP Partai Golkar Yuddy Chrisnandi mengakui, kader Golkar tidak bersemangat memenangkan partai di pemilu legislatif. Loyonya semangat kader disebabkan pernyataan terbuka Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla hanya bersedia menjadi calon wakil presiden SBY di pemilu presiden mendatang.

“Bukan (Partai) Demokrat atau lembaga survei yang bersalah bila Golkar sekarang menjadi bulan-bulanan media. Justru internal Golkar sendiri yang bersalah karena merendahkan diri sendiri seolah-olah harus bergantung kepada partai lain untuk menang,'' ujar Yuddy setelah pertemuan tertutup dengan fungsionaris Golkar Zaenal Bintang di Jakarta kemarin (8/1).

Zaenal menambahkan, selama dua pekan belakangan ini Golkar menjadi bulan-bulanan karena sejumlah lembaga survei menempatkan Golkar di peringkat ketiga di bawah PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. ''Kita harus berterima kasih kepada lembaga survei yang telah memperlihatkan wajah Golkar yang sebenarnya. Jangan bilang lembaga survei bersalah karena Golkar juga berpatokan pada hasil survei ketika mengikuti pilkada,'' katanya.

Menurut Zaenal, penurunan elektabilitas Golkar disebabkan moril kader Golkar sedang berada di titik terendah. Kader menilai, Golkar sebagai pemenang Pemilu 2004 berhak mengusung ketua umum sebagai calon presiden, bukan membiarkan calon presiden dari partai lain menyandera Golkar.

''Jusuf Kalla orang besar, ketua umum partai terbesar, wakil presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dan wakil presiden pertama yang tidak sekadar ban serep. Karena itu, tidak layak kalau hanya menjadi calon wakil presiden lagi,'' katanya.

Dalam konteks pilpres, kata Zaenal, Golkar kalah nyali dibandingkan dengan partai-partai kecil yang berani mengusung ketua umum sebagai capres serta capres-capres tanpa partai yang terang-terangan mencalonkan diri sebagai calon presiden. ''Golkar sudah punya infrastruktur, modal suara 22 persen, masak tidak ada keyakinan untuk menang di pemilu presiden,'' tandasnya.

Zaenal menambahkan, bila Kalla berani mendeklarasikan diri sebagai capres, dia yakin, seluruh kandidat capres dari Golkar akan mundur dari nominasi untuk mendukung keputusan tersebut. Selain itu, kader-kader Golkar juga akan bersatu memperjuangkan pemenangan Golkar di pemilu legislatif dengan target suara 30 persen.

''Kalau soal peluang menang, apa yakin SBY-JK pasti akan menang. Bahkan, bila Golkar menarik dukungan kepada SBY, apa yakin SBY akan mampu memenuhi syarat menjadi calon presiden,'' tandasnya.

Terkait elektabilitas JK yang rendah dalam sejumlah survei, Zaenal menilainya bukan kendala. Elektabilitas rendah itu diyakini disebabkan Kalla sudah secara terbuka menyatakan tidak berambisi menjadi capres dan cukup puas menjadi cawapres SBY.

''Elektabilitas SBY-JK pada Desember 2003 hanya 7 persen, sementara popularitas Megawati ketika itu 55 persen. Setelah ada pergerakan politik dari SBY-JK justru berbalik. Apa itu bukan bukti bahwa JK juga bisa melakukan hal yang sama,'' katanya. (noe/cak)

Muhaimin: Caleg PKB Saling Menjatuhkan

2009-01-09T04:40:00.000-08:00

Muhaimin: Caleg PKB Saling Menjatuhkan

JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak dalam pemilu legislatif menimbulkan persaingan keras di antara para caleg dalam satu partai politik. DPP PKB mendapat banyak laporan adanya gesekan antarcaleg PKB di daerah. Karena itu, PKB segera menerbitkan aturan internal untuk kampanye Pemilu 2009.

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, sejumlah caleg melakukan black campaign terhadap caleg lain sesama PKB. Sesama caleg satu dapil saling menjelekkan hingga antartim sukses saling menjatuhkan. Padahal, seharusnya sesama caleg PKB harus bekerja sama untuk memenangi Pemilu 2009.

''DPP sedang menyusun aturan internal untuk mengatur agar tidak terjadi persaingan tidak sehat di antara para caleg,'' kata Muhaimin setelah peluncuran buku 13 Alasan Memilih PKB di Kantor DPP PKB, Jalan Sukabumi, Menteng, kemarin (8/1).

Aturan itu nanti berisi panduan hubungan antarcaleg PKB dalam kampanye. Termasuk memuat larangan melakukan black campaign sesama caleg PKB, money politics, dan meninggalkan atribut partai. Minggu depan aturan itu akan diluncurkan dan dikirim ke jajaran PKB seluruh Indonesia.

PKB akan membentuk badan pengawas bagi para calegnya yang melakukan kampanye. Jika melanggar, akan ada sanksi yang diberikan DPP PKB. ''Sanksi paling berat direkomendasikan tidak dilantik. Kalau sangat parah, akan dipecat dari keanggotaan partai,'' ujarnya.

Kemarin DPP PKB meluncurkan buku baru berjudul 13 Alasan Memilih PKB. Buku tersebut disusun DPW PKB Jawa Barat untuk menjadi acuan bagi para caleg dan konstituen PKB. ''Buku ini memberikan jawaban atas kegamangan beberapa pihak terhadap PKB setelah mengalami konflik yang panjang,'' tutur Ketua DPW PKB Jawa Barat A. Helmy Faishal Zaini.

Apa saja tiga alasan memilih PKB itu? Dalam buku tersebut ditegaskan, alasan pertama karena PKB adalah anak kandung NU. PKB merupakan satu-satunya partai politik yang didirikan resmi oleh NU. Alasan berikutnya, PKB lahir dari rahim reformasi, peduli kaum muda, peduli lingkungan hidup, serta berwatak Islam moderat.

Selain itu, alasan memilih PKB karena partai tersebut pro poor budget, pegegakan hukum, partai advokasi, tradisi NU sebagai kekayaan intelektual modern, peduli petani dan nelayan, peduli kesehatan, kader negarawan, serta partai kerja.

Acara peluncuran buku kemarin juga dimeriahkan kehadiran dua artis PKB Tengku Firmansyah dan Gitalis Dwi Natarina (Gita KDI). Selain meluncurkan buku, kemarin dilucurkan iklan televisi PKB. Iklan tersebut dibintangi salah satunya pimpinan grup band Dewa, Ahmad Dhani. (tom)

Coblos Gambar Parpol

2008-12-26T08:27:00.000-08:00

Coblos Gambar Parpol

bukan untuk Caleg

Implikasi Keputusan MK

JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan suara terbanyak untuk menentukan calon legislatif (caleg) terpilih membawa implikasi besar dalam persoalan teknis. Salah satunya, mekanisme penyaluran suara dari pemilih yang menandai tanda gambar parpol.

Menurut Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Abdul Hafiz Ansyari, suara yang menandai tanda gambar partai itu tidak akan dikompensasikan ke nomor urut teratas. Suara tersebut bertujuan menentukan jumlah kursi yang diperoleh parpol itu.

Setelah jumlah kursi ditetapkan, calon terpilih ditentukan dari caleg yang meraih suara terbanyak. Bila partai A mendapat dua kursi di dapil tersebut, maka kursi itu akan ditempati caleg yang memperoleh suara terbanyak nomor satu dan dua, tanpa memperhatikan nomor urut.

Sebelumnya, dalam aturan nomor urut, suara pemilih yang menandai parpol akan dilimpahkan ke nomor teratas. Nomor bawah bisa jadi apabila dia mampu meraih suara 30 persen dari BPP (bilangan pembagi pemilih). Tapi, setelah putusan MK, peraih suara terbanyak akan langsung terpilih bila partainya mendapat kursi.

Hafiz menyatakan, KPU tengah merumuskan perubahan aturan teknis tata cara penetapan calon legislatif terpilih tersebut. ”Sesegera mungkin diselesaikan dan disosialisasikan,” ujar Hafiz kepada wartawan di Kantor KPU Jakarta, kemarin (24/12).

Menurut Hafiz, dalam penentuan kursi, berdasarkan pasal 202 UU Pemilu, partai yang berhak lolos ke parlemen nanti adalah mereka yang sekurang-kurangnya mendapatkan 2,5 persen suara secara nasional. Partai mencapai limit itulah yang akan mendapat kursi. ”Baru nanti penentuan jumlah kursi dengan melihat suara terbanyak di setiap dapil,” terangnya.

Meski begitu, ada ketentuan yang masih mengganjal terkait mekanisme suara terbanyak. Yaitu, jika dalam satu partai, ada dua caleg dengan perolehan suara sama banyak. Padahal, partai tersebut hanya memiliki kuota satu kursi.

Menurut Hafiz, ketentuan tersebut belum diplenokan dalam satu kursi. Namun, ada salah satu celah untuk menentukannya. Suara calon terpilih ditentukan dengan metode sebaran. Yakni, KPU nanti akan melihat jumlah sebaran TPS atau wilayah yang dimiliki calon tersebut. ”Yang raihan TPS-nya paling banyak, itu nanti yang terpilih,” ujar Hafiz.

Dia menambahkan, dengan aturan suara terbanyak, potensi gugatan akan jauh menurun dibandingkan dengan saat menggunakan persentase bilangan pembagi pemilih (BPP) 30 persen seperti sebelumnya. Namun, potensi itu tetap ada, terutama saat penentuan parpol yang lolos ke parlemen nanti. ”Tapi, semoga tidak ada lah,” tandasnya.

Secara umum, perubahan sistem penentuan caleg terpilih itu memang akan lebih meringankan kerja KPU. Lembaga penyelenggara pemilu itu tidak repot-repot lagi menyaring caleg yang lolos 30 persen BPP.

Tapi, menurut Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay, putusan MK tersebut tetap memiliki peluang untuk diakali. Yaitu, apabila di internal parpol tetap ada kesepakatan tentang kuota persentase perolehan suara dalam pembagian jatah kursi legislatif. ”Itu yang pernah dilakukan PAN, Golkar, dan Demokrat sebelum putusan MK,” ujarnya.

Meski masih dalam proses pengadilan dan belum diputus, ketiga partai tersebut telah memastikan akan menggunakan sistem suara terbanyak dalam menentukan caleg yang lolos. Mereka menggunakan surat kesepakatan yang dituangkan dalam surat bermeterai yang wajib ditandatangani para caleg saat mendaftar. ”Nanti bisa sebaliknya,” kata Hadar memperingatkan.

Dia menambahkan, celah lain juga bisa dimanfaatkan parpol. Yaitu, jika ada caleg yang terpaksa harus diganti karena mengundurkan diri, meninggal dunia, atau alasan lainnya. ”Di sini ada ruang yang bisa dimanfaatkan parpol untuk memasukkan caleg yang mereka mau,” ujarnya.

Sebab, menurut dia, ada pasal di UU No 10/2008 Bab XV tentang Penggantian Calon Terpilih, pasal 218 ayat 3, memang memungkinkan hal itu. Di situ disebutkan, calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bisa diganti dengan calon dari daftar calon tetap parpol pada dapil yang sama berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik bersangkutan.

”Bisa saja nanti ada kesepakatan internal parpol bahwa penentuan caleg untuk pengganti legislator suara terbanyak berdasar nomor urut. Bukan caleg dengan perolehan suara terbanyak di bawah legislator yang diganti,” papar Hadar.

Karena itu, menurut dia, KPU bisa mengantisipasi dengan cara menerbitkan peraturan baru tentang penggantian calon legislator. Di situ bisa ditegaskan bahwa penggantian calon legislator terpilih dan PAW harus tetap berdasar perolehan suara terbanyak.

”Memang, nanti ada parpol yang marah-marah karena memang tugas KPU mematuhi UU, bukan mengatur parpol,” katanya. Tapi, lanjut dia, publik nanti bisa melihat mana parpol yang akal-akalan atau ngotot mempertahankan nomor urut karena ada 'kepentingan' yang terganggu. ”Sebab, putusan MK ini pasti memunculkan gejolak. Misalnya, caleg yang telanjur beli nomor urut puncak pasti tidak akan terima,” tandasnya.

Revisi Terbatas UU Pemilu

Putusan MK direaksi beragam. Parpol, elite parpol, tokoh nasional, pelaksana pemilu (KPU), hingga LSM memberikan respons pro kontra. Ada yang setuju, menolak, atau setuju dengan catatan. Partai Demokrat (PD), misalnya, termasuk yang mendukung putusan MK. Namun, PD juga memberi catatan.

PD meminta putusan MK itu segera direspons DPR. ”Jika mau lebih sempurna, tentu saja putusan MK tersebut harus segera ditindaklanjuti DPR untuk melakukan revisi terbatas,” terang Ketua DPP PD Anas Urbaningrum di Jakarta, kemarin.

Dengan demikian, kata dia, KPU mempunyai acuan yang lazim, yakni UU Pemilu, di dalam menetapkan peraturan KPU tentang penetapan calon terpilih. ”Agak kurang lazim jika payung peraturan KPU langsung dari putusan MK. Yang lazim adalah UU Pemilu,” tegasnya.

Di sisi lain, PDIP mengkritik sistem suara terbanyak itu. ”Patut dipertanyakan apakah MK mempunyai kewenangan untuk menentukan sistem pemilu,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPR Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Menurut dia, UU Pemilu Legislatif dan UU Partai Politik belum menetapkan sistem distrik murni, melainkan proporsional terbuka terbatas.

Tjahjo juga melihat putusan MK telah mencederai prinsip independensi parpol dalam menentukan sistem di internalnya untuk mengajukan caleg terpilih. Dia menjelaskan, ada dua kedaulatan yang perlu dihormati MK dalam menentukan sistem pemilu tersebut. Yakni, kedaulatan rakyat pemilih dan kedaulatan partai dalam menetapkan caleg. ”Seharusnya kedua-duanya dihormati,” ujarnya. (bay/dyn/yun/cak/tof)

Anggota KPUD Sumsel Dipecat

2008-12-26T06:26:00.000-08:00

Anggota KPUD Sumsel Dipecat

DK Sidang 30 Desember

PALEMBANG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Prof Dr HA Hafidz Ansary AZ MA, resmi memberhentikan sementara waktu lima anggota KPUD Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (24/12). Saat ini, semua kewenangan dan tugas KPUD Sumsel ditekel langsung KPU Pusat dengan pelaksana tugas harian, Sekretaris KPUD, Drs H Sayuti Hadim.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan KPU Nomor 138/SK/SDM/KPU/Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU Sumsel. Di samping, surat KPU Nomor: 3542/15/XII/2008, tertanggal 24 Desember.

“Tugas-tugas KPUD Sumsel sekarang sudah diambil alih KPU Pusat hingga berakhirnya masa tugas Dewan Kehormatan KPU. Saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas harian KPUD Sumsel,” ungkap Sayuti Hadim, yang mantan kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Kakandepag) Kota Palembang, kemarin (26/12).

Menurut dia, KPU Pusat juga mengirim surat Nomor 3541/15/XII tentang rencana fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) ulang terhadap calon anggota KPU 14 kabupaten/kota se-Sumsel. Jadwalnya ditetapkan 3-6 Januari 2009.

Saat perekrutan nanti, KPU Pusat membagi wilayah kerja tim seleksi menjadi tiga. Kelompok I, Palembang, Prabumulih, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Banyuasin. Kelompok II, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, OKU Timur, Muara Enim, dan Musi Banyuasin.

“Baik kelompok I maupun II tesnya di kantor KPUD Sumsel,” ujar Sayuti. Khusus kelompok III dengan cakupan wilayah Pagar Alam, Lubuk Linggau, Musi Rawas, dan Lahat, tesnya dipusatkan di kantor KPUD Pagar Alam.

Dikatakan, dirinya segera menyampaikan surat KPU Pusat tersebut kepada ketua dan para anggota KPUD Sumsel. Termasuk, ke Gubernur Sumsel, Panwaslu Sumsel, dan pihak terkait lainnya.

Syamsul Bahri, anggota KPU Pusat membenarkan adanya surat pemberhentian sementara tersebut. Katanya, apakah kelima anggota KPUD Sumsel akan diberhentikan secara tetap atau tidak, itu sangat tergantung hasil sidang Dewan Kehormatan nanti.

Seperti diwartakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum melaporkan adanya pelanggaran kode etik dari sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum di empat provinsi. Salah satunya, KPUD Sumsel. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPU memutuskan membentuk Dewan Kehormatan (DK) untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran itu.

Pembentukan DK yang bersifat ad hoc itu diluncurkan di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (24/12). DK terdiri atas lima anggota, tiga dari KPU dan dua dari tokoh masyarakat. Mantan hakim konstitusi Jimly Asshiddiqie didaulat menjadi ketua DK KPU, dengan sekretaris anggota KPU Endang Sulastri. Tiga anggota lain adalah dua komisioner KPU Samsulbahri dan I Gusti Putu Artha, ditambah mantan hakim konstitusi HAS Natabaya.

Permasalahan di KPUD Sumsel diduga telah terjadi pelanggaran kode etik terkait pemilihan anggota KPUD di 14 kabupaten/kota. Indikasinya, KPUD Sumsel tak juga bisa memutuskan siapa saja yang terpilih menjadi anggota KPUD. Selain itu, dua personel KPU Sumsel diduga menjadi pengurus Partai Matahari Bangsa (PMB) Sumsel.

Jimly Asshiddiqie, yang asli putra Sumsel tadi malam menegaskan, DK telah merumuskan prosedur administrasi terkait proses investigasi kasus di KPUD Sumsel. Meski hal ini merupakan penegakan etik, DK berencana melakukan proses persidangan. ”Investigasi di lapangan juga dilakukan, jika itu perlu,” terang Jimly.

Untuk mempercepat proses, masa sidang kasus KPU Sumsel akan dilakukan dua kali dalam sehari, tanggal 30 Desember. Menurut Jimly, DK akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. ”Bawaslu akan kami panggil pertama, selanjutnya pihak terlapor untuk pembelaan diri mereka. Ada juga pihak tambahan panitia pengawas Provinsi Sumsel, Sekretaris KPU Sumsel, dan Ketua DPW PMB Sumsel.”

Ditanya bagaimana sebetulnya kemelut KPUD Sumsel dalam pandangannya, Jimly enggan berkomentar. “Saya belum bisa komentar sekarang karena DK belum sidang. Nanti, setelah persidangan semuanya akan terungkap. Diharapkan dalam satu masa sidang itu, bisa langsung diputus,” katanya kepada Sumatera Ekspres.

DK KPU diatur dalam UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu. DK KPU dibentuk jika ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU dan jajaran KPU Daerah. Rekomendasi DK KPU bersifat mengikat dan KPU wajib menjalankan setiap rekomendasi DK KPU.

Bagaimana tanggapan para anggota KPUD Sumsel yang diberhentikan sementara? Syafitri Irwan, ketua KPUD yang diberhentikan sementara, mengaku, kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk menyelesaikan konflik internal yang tak kunjung selesai. “Mungkin ini jalan yang terbaik. Setelah diberhentikan, saya tidak punya otoritas lagi dalam mengambil kebijakan dan mulai besok (hari ini, red) tidak lagi ngantor,” tukasnya.

Berbeda dengan pandangan Helmi Ibrahim. Anggota KPUD ini mengatakan pengambilalihan tugas oleh KPU Pusat sangat terburu-buru. Padahal, pihaknya tanggal 23 Desember sudah menggelar pleno dan menetapkan Mismiwati sebagai pelaksana tugas ketua KPUD Sumsel.

”Kita juga berencana melantik anggota KPUD 14 kabupaten/kota besok (hari ini, red) di Auditorium Pemprov Sumsel,” tukasnya. Undangan pelantikan pukul 09.00 WIB itu, hanya diteken tiga anggota KPUD Sumsel Mismiwati, Ahmad Bakri, dan Helmi Ibrahim.

Ketua Panwaslu Sumsel, Ruslan Ismail, mengatakan, pihaknya telah merekomendasikan tiga opsi kepada Bawaslu terkait polemik yang terjadi di KPU Sumsel. Tiga opsi dimaksud antara lain, penonaktifan, pemberhentian, dan proses pidana kepada lima anggota KPU Sumsel karena terindikasi menghambat tahapan pemilu 2009. (mg16/05)

Lima Anggota KPU yang Diberhentikan Sementara

Syafitri Irwan (ketua)

- Lahir Palembang, 21 September 1972

- Alumni S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang, S2 Konsentrasi Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Raden Fatah

- PNS di Humas Kanwil Depag Sumsel

Ahmad Bakri

- Lahir Musi Rawas, 14 April 1970

- Alumni S1 IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat

- Wiraswasta, pernah menjabat ketua KPUD Musi Rawas

Mismiwati Abdullah

- Lahir Palembang, 27 Oktober 1968

- Alumni S1 FE UMP dan S2 Ekonomi Pertanian di Universitas Brawijaya Malang

- Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP)

- Dosen luar biasa Falkultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang

Alfiyan Toni

- Lahir Curup, 27 Februari 1975

- Alumni S1, IAIN Raden Fatah Palembang, S2 Universitas Indonesia

- Wiraswasta

Helmi Ibrahim

- Lahir Palembang, 23 Januari 1960

- Pekerjaan sebelumnya, PLN Kitlur Palembang

- Dosen di Fakultas Hukum UMP

OKU Timur Siap Laksanakan Kampanye Damai

2008-12-15T03:03:00.001-08:00

OKU Timur Siap Laksanakan

Kampanye Damai

Sebanyak 32 partai politik (parpol) dari total 43 parpol peserta pemilu tahun 2009 yang ada di Kabupaten OKU Timur melakukan penandatanganan nota kepakatan kampanye damai. Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini diadakan di kediaman pribadi bupati OKU Timur H Herman Deru SH MM di Desa Sidomulyo BK IX Belitang, Jumat (5/12) malam lalu.

Menurut Ir Agus Darwa selaku ketua panitia pelaksana yang juga sekretaris KPUD Kabupaten OKU Timur, selain melibatkan parpol peserta pemilu yang ada di Kabupaten OKU Timur, nota kesapakatan kampanye damai ini pun diikuti 568 orang calon anggota legislatif (caleg) yang diusung 32 parpol yang ada. Sementara itu, Bupati OKU Timur H Herman Deru SH MM mengharapkan pelaksanaan tahapan pemilihan umum anggota DPRD, DPRD provinsi, DPR, DPD RI serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dalam Kabupaten OKU Timur dapat berjalan dengan lancar.

“Pada prinsipnya silakan semua parpol dan caleg melakukan promosi sesuai dengan mekanismenya masing-masing namun harus tetap dalam koridor menjaga persatuan dan kesatuan. Hal itu yang mesti diingat,” paparnya. (45/adv)

Bupati Ogan Ilir Terima Penghargaan

2008-12-15T02:48:00.001-08:00

Bupati Ogan Ilir

Terima Penghargaan

Kadisnakertrans Raih The Leader Achieves in

Development Golden Award 2008

UNTUK kesekian kalinya Bupati Ogan Ilir Ir H Mawardi Yahya mengukir keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan, khususnya di bidang ketransmigrasian yakni Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Desa Sungai Rambutan dan Desa Parit Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel.

Atas keberhasilan tersebut, Menakertrans Dr Ir H Erman Suparno MBA MSi memberikan penghargaannya. Prosesi penyerahan penghargaan dilaksanakan di Gedung Balai Makarti Muktitama Depnakertrans Kalibata Jakarta Selatan pada Kamis malam (11/12) bersamaan dengan rangkaian peringatan Hari Bakti Transmigrasi ke 58.

Selain Bupati OI ada 20 bupati lainnya di Indonesia menerima penghargaan yang sama. Para bupati ini dinilai telah berjasa dengan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan transmigrasi di daerahnya masing-masing.

Selain itu juga dilaksanakan penandatanganan MoU tentang penyelenggaraan transmigrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan transmigrasi serta memberdayakan potensi masing-masing daerah untuk kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat di sekitarnya, MoU ini dilakukan oleh 17 pemerintah daerah tingkat provinsi, seperti Sumsel, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jogjakarta, Jatim, NTB, NTT. ’’Masa berlaku kesepakatan ini selama 5 tahun sejak ditandatangani dengan ketentuan setiap tahunnya dilakukan evaluasi,’’ terang Menakertrans.

Pada acara tersebut juga dilakukan peluncuran buku RPJM dan RPJP transmigrasi dan Bursa Transmigrasi online yang dikelola Depnakertras, sementara buku tersebut merupakan karya tulis Manakertrans Erman Suparno.

Turut mendampingi Bupati OI, Asisten III Drs H A Nachrowi MM, Kadisnakertrans Ir H Naziruddin Isro MM, Kabag Umum dan Protokol Ir Sopian Kasim MPPM, Kabag Keuangan Faisal Muchtar SE MM, Kabag Humas Drs Sriyono, Kades Sungai Rambutan Saiman, turut serta wartawan koran ini bersama reporter TVRI Sumsel Salwani. Pemkab OI juga melakukan pameran pembangunan hasil karya warga transmigrasi Kabupaten OI.

Sementara keesokan harinya Jumat malam (12/12) di Kirana Ballrom Kartika Chandra Hotel di Jl Gatot Subroto Jakarta, Kadisnakertrans Pemkab OI Ir H Naziruddin Isro MM meraih penghargaan ‘’The Leader Achieves in Development Goleden Award 2008” oleh sebuah lembaga Citra Mandiri Indonesia (CMI) yang diserahkan oleh Director CMI Prof Dr A Mone Ph.D. penghargaan ini juga terkait dengan kepemimpinan Naziruddin Isro dalam membantu Bupati OI Ir H Mawardi Yahya bidang pembangunan transmigrasi (KTM). (41/adv)

Caleg Partai Barnas Silaturahmi

2008-12-15T02:42:00.000-08:00

Siti Hindun SH Silaturahmi

dengan Warga Kemuning

Di kediaman calon legislatif (caleg) No 1 Partai Barisan Nasional (Barnas) dari Dapil 1 DPRD Kota Palembang, Siti Hindun SH didampingi suaminya Ir Rahidin H Anang MS, menerima kunjungan warga di lingkungan Kecamatan Kemuning tepatnya di Jl Rajawali, Sabtu (13/12). Tampak hadir di antara ratusan warga beberapa calon legislatif Partai Barnas lainnya.

Dikonfirmasi koran ini, Siti Hindun SH menjelaskan tujuannya menggelar silaturahmi dengan warga RT 18, 21, 22, 23, dan RT 25 adalah untuk mensosialisasikan dari visi misi dan program Partai Barisan Nasional yang bernomor 6 kepada masyarakat. Sekaligus menjelaskan tata cara pencoblosan/pencontengan pada pesta demokrasi bulan April mendatang. “Saya sangat berterima kasih kepada warga Kecamatan Kemuning yang begitu antusias hadir ke kediaman kami untuk memberikan dukungannya. Insya Allah saya akan dapat menyalurkan dan menjembatani apa yang menjadi aspirasi warga sesuai kemampuan saya jika saya terpilih untuk duduk di bangku legislatif Kota Palembang,” katanya.

Romlah salah satu warga menjelaskan wujud perhatian yang telah diberikan oleh Siti Hindun SH dan Ir Rahidin H Anang MS sudah dilakukan seperti melakukan pengecoran dan perbaikan jalan dan membagi-bagikan sembako.

Sementara Siti fatimah warga Lr Mawar I Kemuning mengharapkan jika kelak Bapak Rahidin dan Ibu Siti Hindun menang akan dapat menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan para ibu-ibu rumah tangga seperti kebutuhan akan sandang pangan dan masalah pendidikan.

Percha Leanpuri

2008-12-14T06:51:00.000-08:00

Kaum Muda Harus Bisa Berperan Bantu Negara

Model cantik, Percha Leanpuri, kini tak hanya berkiprah di dunia model dan kesenian saja. Kini Percha yang tercatat sebagai mahasiswi S2 di University Of Ballarat(Unity) Malaya ini, bahkan ingin berperan untuk bangsa dan negara lewat Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagai calon DPD termuda di Indonesia ini, Percha mengaku merupakan tantangan besar yang harus dipikul. Berikut wawancara T Junaidi-Wartawan Sumatera Ekspres dengan Percha Leanpuri.

------------------------------------

Halo Mbak Percha Leanpuri. Apa kabar?

Jawab: Hai...alhamdulillah baik..

Enaknya kami panggil apa, Percha, Leanpuri atau panggil apa?

Jawab: Percha Leanpuri itu nama panjang aja yg arti nya PERCHA =percampuran, LEANPURI = Lematang Ogan Lampung Komering, tapi kalo sehari2 keluarga n temen2 manggil sy Titi.

Kabarnya Anda masih menempuh pendidikan di Malaysia, di universitas apa, dan fakultas apa. Sampai kapan?

Jawab: iya bener...sekarang lagi ngambil S2 (MBA program) n fakultas nya Human Resource Management di University of Ballarat Malaysia , insya Allah taun depan selesai koq...

Kabarnya Anda juga menggeluti dunia politik, kok Anda tertarik dengan politik. Apa dan siapa yang memotivasi ketertarikan Anda itu?

Jawab: Kalo motivasi sih dari diri sendiri...tapi besar dukungan dari keluarga n temen2..tertarik ama politik karna gen kaya nya yah..hehehe, soalnya kakek dr sebelah papa dlu pesirah (kepala marga) di belitang, kakek dari sebelah mama dlu jadi walikota Palembang..dan papa sekarang jadi Bupati OKUT, nah darah nya ngalir nih ke sy ...hehehehe

Kenapa Anda tidak menggeluti dunia selebriti, misalnya model, artis penyanyi atau sinetron?

Jawab: oh kalo di bidang itu sy pernah nyobain koq...dlu sy anak murid nya Carrisa Modelling school n Bob Model's Agency..malahan sy pernah menang The Best Catwalk nya Wajah Sumex th 2000 Lhoo...hehehehe. Slain modeling sy juga aktif menari di sanggar seni Cempako Palembang..tapi skrg sy mulai terjun ke politik krn sy mau membantu orang banyak...

Cita-cita Anda sejak kecil sebenarnya ingin jadi apa?

Jawab: pengen jadi seorang yg bisa membantu smua orang.

Kabarnya Anda terpilih sebagai anggota DPD termuda di Indonesia, kapan Anda dipilih dan berada dibawah partai apa?

Jawab: Pemilu nya April 2009, saat ini sy masih menjadi bakal calon DPD termuda di Sumsel malahan mungkin se-Indonesia..untuk nyalon DPD itu gak dibawah partai (independent) dan Alhamdulillah sy udah dapet kurang lebih 30.000 dukungan dari masyarakat kabupaten n kota di Sumsel.

Bagaimana perasaan Anda bisa duduk di DPD? Masih muda kok ngurusi Negara apa asyiknya?

Jawab: sy rasa itu adalah tantangan, slain itu juga sy memotivasi kaum pemuda untuk bisa berperan dan berkiprah membantu negara sesuai dg bidang nya tanpa mengurangi rasa hormat sy kepada yg lebih tua.

Sejauhmana Anda ingin membela kepentingan rakyat? Apa yang akan Anda perjuangkan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat?

Jawab: seperti yg sy katakan diatas, sy mencalonkan diri sebagai wakil dari kaum pemuda, minimal sy bisa memberi motivasi kepada kaum sy bahwa pemuda "bisa" untuk berbuat.

Selama ini apa yang belum bisa direalisasikan pemerintah mengenai kepentingan-kepentingan rakyat?

Jawab: sebetulnya sudah banyak tindakan2 yg direalisasikan oleh pemerintah mengenai kepentingan rakyat, tetapi secara langsung bisa kita lihat kurang nya perhatian kepada kaum pemuda , contoh nya penyediaan lapangan kerja dan terbelenggu nya hak atau kesempatan pemuda untuk memimpin, dimana hak untuk memilih minimal 17th tetapi untuk dipilih misalnya un. DPD minimal 21th.

Selama ini sebagian rakyat ada yang apatis tugas DPR maupun DPD, terutama masalah korupsi yang sulit diberantas. Bagaimana Anda menyikapi perasaan rakyat yang demikian?

Jawab; maaf ya mas, tapi saya belom pernah denger kalo anggota DPD ada yg korupsi, karna menurut sy anggota DPD itu mempunyai beban moral tersendiri karna beliau dipilih secara langsung oleh rakyat dan tugas DPD juga bukan pembuat UU.

Menurut Anda selama ini peran daerah, terutama dalam merumuskan dan mengambil putusan tentang kebijakan nasional yang terkait dengan kepentingan dan urusan daerah bagaimana?.

Jawab: kalo kita amati kebijakan otonomi daerah memang sudah berjalan dg baik tetapi sy lihat masih ada sedikit campur tangan pemerintah pusat dalam perumusan n pengambilan keputusan tersebut, contohnya dlm bidang pertanahan.

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, apa yang akan Anda lakukan?

Jawab: harapan sy kedepan semua pemimpin rakyat, wakil-wakil rakyat (DPR dan DPD) dipilih secara langsung oleh rakyat tanpa dibayangi oleh kepentingan partai.

Sejak kapan Anda perhatian terhadap daerah?

Jawab: sejak kecil mas..saya kan lahir di daerah...

Sebelum terjun di bidang politik, Anda menggeluti bidang apa?

Jawab: wiraswasta dan kesenian disamping itu juga sy masih menjadi mahasiswi untuk s2.

Keberadaan DPD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat (dan) daerah memiliki legitimasi yang kuat seperti halnya memberikan implikasi harapan yang kuat pula dari rakyat kepada lembaga DPD. Apakah Anda siap dengan beban tanggungjawab itu?

Jawa: sy siap, sy mencalonkan diri menjadi utusan daerah dan masyarakat dg perhitungan dan pertimbangan yg matang.

BIODATA SINGKAT

Nama lengkap : Hj. Percha Leanpuri B.Bus

Tempat tanggal lahir: Belitang, 24 Juni 1986

Nama Bapak: H. Herman Deru SH

Pekerjaan bapak: Bupati OKU TIMUR

Nama Ibu: Hj. Febrita Lustia

Pekerjaan Ibu: ibu rumah tangga

Anak ke : 1 dari 4 saudara

Hobi: Menari

Cita-cita: seorang yg bisa membantu org bny

Tokoh Politikus yang palin

g disukai: Bp. Susilo Bambang Yudhoyono

Lagu Favorit: banyak mas..salah satu nya "No Air" (Jordin Spark)

Film Favorit: MONK (seasonal movie)

Prestasi bidang lain:

-The best catwalk Wajah Sumex 2000

-The best

catwalk busana daerah 2000

-The best catwalk supermodel YAPMI SUMSEL 2001

-The best performance supermodel YAPMI INDONESIA 2001

-Juara 3 pentas bintang pelajar TVRI 1998

-Indonesian

delegator ASEAN YOUTH CAMP 2002, Myanmar

-Indonesian dancer EXPO 2000. Hanouver, German.

-Indonesia

n dancer FLORIADE 2001. Amsterdam, Belanda.

Sebutkan juga riwayat pendidikan:

- TK TADIKA PURI PALEMBANG

- SD PERSIT KARTIKA 3 PALEMBANG (1992-1998)

SLTP NEGERI 1 PALEMBANG (1998-2001)

- SMU KUSUMA BANGSA PALEMBANG (2001-2004)

- VICTORIA UNIVERSITY (SUNWAY COLLEGE) MALAYSIA (Feb 2005-Nov 200

- UNIVERSITY OF BALLARAT (UNITY COLLEGE) MALAYSIA (Jan 2008-sampai dg sekarang)

Alex : Lumbung energi akan dioptimalkan

2008-12-13T03:25:00.000-08:00

Rapat Paripurna DPRD Sumsel

Alex : Lumbung energi akan dioptimalkan

Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH bertekad akan meneruskan program lumbung energi. Bahkan pemerintah provinsi akan lebih mengoptimalkan program tersebut, dengan cara dan strategi yang mampu mempercepat akselerasi pemenuhan kebutuhan energi, terutama di Sumsel.

“Kita akan tetap meneruskan program Sumsel lumbung energi nasional yang telah digulirkan pada tahun 2004 dengan perda implementasi master plan Sumsel sebagai lumbung enegri nasional No 12 tahun 2006,” ujar Alex, dalam rapat paripurna di DPRD Sumsel, dengan agenda jawaban gubernur terhadap pemandangan umum anggota fraksi DPRD Sumsel, belum lama ini.

Dalam sidang paripurna tersebut hadir Ketua DPRD Sumsel Drs H Zamzami Achmad, Wakil Ketua DPRD Sumsel Drs H Elianuddin HB, Ir H Bihaqqi Sofyan MM, Hj Fatimah Rais dan anggota dewan lainnya. Pejabat dilingkungan pemerintah provinsi juga turut mengikuti jalannya sidang.(adv)

Partai Barnas

2008-12-13T02:58:00.000-08:00

Wujud Perhatian Srikandi

Partai Barnas kepada Bayi Kembar 4

Salah satu bentuk kepedulian dari para Srikandi Partai Barisan Nasional disamping melakukan misi kepartaian, tetap lebih mengutamakan bagaimana mencurahkan perhatian seorang ibu kepada anaknya. Dan pada hari Kamis (4/12) kemarin, Srikandi Partai Barnas yang dipimpin langsung oleh Ketua Srikandi Pusat, Hj Zairina Puspa Siregar SH mengunjungi rumah beratap daun dan berdinding papan di atas rawa-rawa yang merupakan tempat tinggal Bapak Bu’ang dan Ibu Wena orang tua dari Bayi Kembar 4 di Jl KH Rasyid Siddiq Lr Oxindo RT 30 Kelurahan 1 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu 1.

“Kunjungan kita ini tidak lain lebih kefenetrasi sebagai kunjungan social para Srikandi Partai Barnas, sebagai wujud kepedulian kita sebagai sesama perempuan. Keberadaan kita disini untuk turut merasakan senasip sepenanggungan dengan Ibu Wena yang baru saja kehilangan salah satu putrinya dari bayi kembar 4 yang dilahirkannya. Dan ini akan menjadi PR untuk Pemerintah khususnya Kota Palembang. Inilah potret wajah Indonesia sesungguhnya” Kata Hj Zairina penuh haru.

Pada kesempatan tersebut, Hj Zairina didampingi para caleg perempuan Partai Barnas menyerahkan langsung bantuan kepada ibu Bayi Kembar 4. Dan mengharapkan semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan digunakan untuk keperluan ketiga bayi kembar tersebut. Sementara Bapak Bu’ang ketika ditemui Koran ini merasa sangat bersyukur dengan rahmat yang telah dilimpahkan Allah SWT kepada mereka.

Caption :

Hj Zairina Puspa Siregar SH beserta para caleg partai barnas menuju kediaman Bapak Bu’ang

Hj Zairina diikuti para caleg partai barnas memberikan bantuan kepada Ibu Wena

Pose bersama didepan kediaman orang tuan bayi kembar 4

Para Srikandi Partai Barnas melihat langsung kondisi 3 bayi kembar (agak dibesak ke)

Penyerahan bantuan lampu jalan kepada warga talang keramat

Para Caleg dan Srikandi Partai Barisan Nasional

MKMenangkan Ismed

2008-12-12T04:36:00.000-08:00

MKMenangkan Ismed

Eti Gustina SH (kuasa Penggugat-Kandaku), Alamsyah Hanafiah SH (kuasa Tergugat-KPUD OKI), dan Dindin Suudin SH (kuasa Pihak Ismed).jpg

JAKARTA- Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memenangkan pasangan Ishak Mekki-Engga Dewata (Ismed) menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel, periode 2008-2013. Keputusan itu terkait gugatan pasangan Iskandar SE-Kukuh Pudiyarto (Kandaku) dalam perkara No:29/PHPU.D-VI/2008 yang keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPUD OKI, yang memenangkan pasangan Ismed.

Keputusan itu diambil setelah majelis hakim MK menyelenggarakan sidang sebanyak empat kali sejak sidang perdana sengketa Pemilukada OKI pada 10 Nopember lalu. Sembilan hakim MK yang memutus perkara itu ialah Moh Mahfud MD (ketua MK), Jimly Asshiddiqie, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, HM Muktie Fadjar, HM Arsyad Sanusi, dan HM Akil Mochtar, dengan panitera pengganti Ida Ria Tambunan.

Sementara dari pihak penggugat/pemohon (Kandaku) diwakili kuasanya, Eti Gustina SH, Aprili Firdaus SH, dan Yusmarwati SH dkk. Lalu dari pihak tergugat/termohon hadir ketua KPUD OKI Haison Hawer dan kuasanya Alamsyah Hanafiah SH dkk. Hadir pula dari pihak terkait/pasangan bupati terpilih (Ismed) yang diwakili kuasanya Dindin Suudin SH dan Suharyono SH.

Hakim ketua Mahfud MD membacakan kesimpulan majelis di ruang sidang Pleno gedung MK RI, Jl Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat, Senin (24/11). ”Berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum, Mahkamah berkesimpulan bahwa (1) eksepsi termohon tidak beralasan sehingga harus ditolak, (2) permohonan keberatan pemohon terhadap hasil perhitungan pemilukada kabupaten OKI yang ditetapkan oleh termohon tidak cukup beralasan sehingga permohonan harus ditolak,” tegas Mahfud.

Lalu, dalam amar putusannya, pengganti Jimly Assiddiqie itu melirik beberapa peraturan. Pasal-pasal dimaksud ialah mengingat pasal-pasal UUD RI 1945, UU No 24/2003 tentang MK, UU No 4/2004 tentang Kekuasaan KPU, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12/2008 tentag perubahan kedua terhadap UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

”Mengadili, dalam eksepsi; menyatakan eksepsi termohon ditolak. Dalam pokok perkara; menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” bebernya.

Sebelum ketua MK itu membacakan putusan, hakim anggota HM Mukthie Fadjar SH menyebutkan pendapat hakim atas gugatan pemohon dan jawaban termohon. Menurut hakim, dari saksi-saksi yang diajukan pemohon bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri proses penghitungan suara di setiap jenjang pemilukada, TPS, PPK, hingga KPU Kabupaten OKI.

”Karena kesaksian mereka (9 dari 10 saksi yang memberikan keterangan di MK, red) hanya terkait adanya dugaan berbagai pelanggaran dalam tahapan-tahapan Pemilukada di kabupaten OKI. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara oleh termohon,” cetusnya.

Menurut hakim, penghitungan suara oleh pemohon justru menunjukkan adanya keanehan yaitu hilangnya 97.981 suara sah yang tidak jelas dan tidak mendasar dari KPU Kabupaten OKI. Kendati demikian, majelis hakim MK tetap menegur keras KPUD OKI selaku penyelenggara Pemilukada dan Panwaslu agar menyelenggarakan Pemilukada lebih baik lagi ke depan.

Teguran keras itu diduga terkait antara lain adanya kesaksian bahwa ketua KPU membawa kotak suara ke RSUD Kayu Agung yang bukan lokasi TPS, dugaan moneypolitic, pengakuan saksi yang mencoblos lebih dari satu kali, dan ada pemilih yang tak bisa menggunakan haknya karena tak mendapat surat suara.

”Bahwa terlepas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap hasil penghitungan Pemilukada Kabupaten OKI, akan tetapi dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari pemohon yang menunjukkan terjadinya berbagai distorsi dan penyimpanngan dalam tahapan pemilukada di Kabupaten OKI hendaknya menjadi perhatian KPU sebagai penyelenggara pemilu dan panwaslu, agar yang demikian tidak terulang lagi dimasa datang, sebab kalau tidak akan mencederai proses demokratisasi politik yang dibangun melalui pemilihan umum,” tegur majelis dibacakan di persidangan.(05)

Pelantikan Ismed 15 Januari 2009

2008-12-12T04:34:00.001-08:00

Pelantikan Ismed 15 Januari 2009

Ishak Mekki dan Engga Dewata

JAKARTA - Setelah putusan MK yang memenangkan KPUD OKI, duet bupati/wakil bupati terpilih Ishak Mekki-Engga Dewata (Ismed) segera dilantik. KPUD OKI menargetkan pada 15 Januari 2009, Ishak Mekki sudah memimpin Kabupaten OKI untuk kedua kalinya.

Ketua KPUD OKI Haison Hawer mengatakan, paling telat pekan depan pihaknya akan menyampaikan hasil keputusan MK kepada DPRD OKI, sekaligus pengajuan pelantikan. ”Kami segera menyampaikan hasil ini kepada DPRD untuk diteruskan (ke Mendagri), agar jadwal pelantikan 15 Januari 2009 bisa berjalan sesuai agenda. Surat itu akan ditembuskan kepada bupati dan gubernur Sumsel. Biasanya yang melantik itu gubernur atasnama Mendagri,” tandasnya.

Alamsyah Hanafiah SH (kuasa Tergugat) saat diwawancara usai putusan MK. foto2-agus

Sementara itu, Kuasa termohon Alamsyah Hanafiah SH mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah tepat. Menurut dia, dalam permohonan itu irrasional. ”Pemohon minta hilangkan 97.981 suara sah masyarakat memilih, sehingga yang ditetapkan oleh KPUD di delapan kecamatan dijadikan nol. MK tidak berwenang menghilangkan suara, kewenangan MK tentang salah menghitung suara, bukan menghilangkan suara, disitulah ketepatan keputusan MK ini,” cetusnya.

Menurut dia, dalam ketentuan undang-undang maupun peraturan MK No 15/2008, bahwa keputusan MK berlaku tingkat pertama dan terakhir serta final, mengikat para pihak. ”Jadi Ishak Mekki dan Engga Dewata tetap menjadi pasangan bupati OKI terpilih untuk periode 2008-2013,” cetusnya.

Eti Gustina SH (kuasa pemohon/Kandaku) mengutarakan, meski majelis hakim MK menolak permohonan pemohon, namun pihaknya selaku kuasa hokum pemohon/penggugat sudah berusaha maksimal hingga akhir pemeriksaan para saksi, yang kemudian memberikan bukti-bukti.

”Selaku kuasa pemohon kami nilai usaha ini sudah maksimal, dari saksi dan bukti-bukti. Memang sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim, kami tidak bisa intervensi. Dan menurut kami dari keputusan tadi target minimal kami sudah tercapai. Kita menilai target sudah tercapai karena disitu kita sudah dengar bersama-sama bahwa pihak majelis dari Mahkamah Konstitusi sudah memberikan peringatan kepada KPUD khususnya, juga kepada pihak Panwas,” cetusnya.

Hanya mungkin, lanjut Eet—sapaan akrab Eti Gustina SH--, peringatan untuk pihak terkait atau pasangan calon bupati/wakil bupati terpilih yang juga terindikasi melakukan pelanggaran atau pun kecurangan yang terlupakan/terlewatkan oleh majelis hakim MK.

”Tapi artinya, target minimal dari kuasa pemohon sudah tercapai. Untuk langkah lain, karena ini sifatnya inkrach (berkekuatan hokum tetap) dan final, tidak ada langkah hukum lain. Tapi tentunya kami akan sampaikan hasil keputusan ini kepada pemohon langsung, pemohon prinsipal. Artinya, target minimal sudah tercapai agar pihak majelis MK memberikan teguran,” tandasnya.

Suharyono SH (kuasa Ismed) langsung menyatakan syukur atas hasil putusan MK yang memenangkan pasangan Ismed. ”Itu cukup bagus dan sesuai porsinya. Terutama pada 8 kecamatan, pemohon sampaikan 0 suara untuk perolehan pihak terkait, Ismed. Tapi itu tidak bisa dibuktikan. Sehingga tepat secara hukum apa yag dipertimbangkan gugatan ditolak seluruhnya,” bebernya.(05)