Jumat, 09 Januari 2009

Condro, Yuddy, dan Slank Terima Reform Award

Condro, Yuddy, dan Slank
Terima Reform Award


JAKARTA – Ada warna baru yang cukup menyegarkan dalam metode gerakan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabotabek mengambil inisiatif untuk menganugerahkan Reform Award kepada lima orang dan satu grup musik.

’’Mereka kami nilai memiliki konstribusi dalam mendobrak tradisi yang monoton yang ada di bangsa ini, khususnya di bidang politik, hukum, dan HAM,’’ kata Ketua Pelaksana Penganugerahan Reform Award Adi Rohadi di Jakarta Media Center, Jakarta, kemarin (8/1).

Para penerima award kemarin hadir dalam acara sederhana yang dihadiri ratusan mahasiswa dan aktivis. Mereka adalah mantan anggota DPR dari PDIP Agus Condro, legislator muda Partai Golkar Yuddy Chrisnandy, Direktur Human Rights Working Group-HRWG Rafendi Jamin, mantan sekretaris pribadi Max Moein Desi Firdianti, dan vokalis grup band Slank ’’Kaka’’.

Sementara itu, Sekjen Komite Bangkit Indonesia (KBI) Ferry Joko Yuliantono yang ikut menerima Reform Award tidak bisa hadir. Sebab, dia kini menjadi tahanan Mabes Polri karena diduga terkait aksi rusuh massa dan mahasiswa pada 24 Juni 2008.

Adi menjelaskan, Agus Condro diberi award karena telah berani melaporkan dirinya sendiri dalam kasus gratifikasi pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di DPR periode 1999–2004 yang memenangkan Miranda S. Goeltom. ’’Keberanian politikus dari Batang, Jawa Tengah, ini sangat langka. Walaupun risikonya dia harus diberhentikan partainya dari DPR,’’ ujar Adi.

Adapun Yuddy Chrisnandy dinilai sebagai sosok politikus yang berani menampilkan sosok kepemimpinan kaum muda yang berani bertentangan dengan sikap partainya. Misalnya, menjadi legislator Golkar satu-satunya yang ikut mendukung hak angket BBM.
Bagaimana Ferry Joko Yuliantono dan Rafendi Jamin? ’’Ferry berani melawan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM sampai harus menjalani proses hukum dan Rafendi tetap konsisten menuntut pemerintah menuntaskan kasus-kasus HAM,’’ tutur Adi.

Sedangkan Desi Firdianti, imbuh dia, telah berani mengungkapkan kasus penindasan terhadap wanita yang dialami sendiri. Meskipun, penindasan itu dilakukan seorang anggota DPR yang memiliki kekuasaan, yaitu Max Moein.

’’Kalau Slank itu, kami anggap satu-satunya seniman yang peduli ikut menyosialisasikan pemberantasan korupsi di Indonesia,’’ tandas mahasiswa UIN Jakarta itu.
Menanggapi award yang diterima, Yuddy Chrisnandy berusaha merendah. Menurut dia, banyak politisi muda yang lebih pantas menerima award daripada dirinya. ’’Apa yang saya lakukan di parlemen semata-mata hanya untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,’’ katanya.

Yuddy percaya, Reform Award ala mahasiswa tersebut murni berangkat dari idealisme. Sebab, tidak mudah menyatukan persepsi mahasiswa tentang tokoh yang layak diberi award. Apalagi, para mahasiswa bukan tokoh yang bisa disogok. ’’Jujur saja, mereka ini nggak minta duit sama sekali. Bahkan, saya dikasih tahu mendadak. Tapi, itulah gaya mahasiswa. Ini lebih baik daripada award-award lain yang biasanya elitis itu,’’ puji Yuddy yang langsung disambut tepuk tangan riuh.

Agus Tjondro juga memberikan apresiasi. Menurut dia, Reform Award ikut membalikkan kecurigaan yang berkembang belakangan ini bahwa agenda mahasiswa penuh ’’pesan sponsor’’. ’’Karena ini murni keinginan mereka, makanya saya mau datang,’’ tandasnya. (pri)

KPU Siapkan Proyek tanpa Lelang

KPU Siapkan Proyek tanpa Lelang



*Darurat, Diakomodasi lewat Perpres



JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap nekat ingin menunjuk langsung rekanan dalam pengadaan barang dan jasa pemilu. Kemarin (8/1) penyelenggara pemilu itu telah mengajukan draf perpres (peraturan presiden) yang mengatur pengadaan proyek tanpa melalui mekanisme lelang itu.

Menurut Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari, pemerintah telah menyatakan siap mengakomodasi perpres tersebut. ''Namun, pemerintah berpesan agar perpres itu digunakan jika situasi tender benar-benar tidak bisa dilakukan,'' kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Padahal, maraknya skandal korupsi dalam KPU periode lalu karena banyak proyek yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Akibanya, mayoritas anggota KPU terseret kasus korupsi karena pengadaan logistik itu tidak transparan.

KPU saat ini menginginkan perpres penunjukan langsung karena merasa waktu semakin mepet. Pada Rabu (7/1) malam lalu, KPU mengadakan pertemuan dengan Bappenas, Departemen Keuangan, sekretaris kabinet, dan Departemen Dalam Negeri. Salah satu bahasan itu terkait pengadaan logistik Pemilu Legislatif 2009.

Sebagai langkah awal, dalam perpres itu, KPU juga meminta diaktifkannya hari libur sebagai hari kerja untuk pengadaan barang dan jasa. Penggunaan hari libur bisa memangkas proses tender yang hanya berlaku pada hari kerja. ''Kalau untuk pengadaan, tidak perlu libur supaya tenggat waktunya bisa dikejar,'' jelasnya.

Menurut Hafiz, pada prinsipnya, pemerintah dan KPU memiliki semangat yang sama. Penerbitan perpres penunjukan langsung itu tak lebih sebagai upaya antisipatif bila pengadaan tender dalam situasi darurat. Dalam arti, peraturan tersebut akan digunakan bila batas waktu pengadaan semakin mepet. ''Penggunaannya tidak bisa sembarangan,'' kata Hafiz.

Dia juga mengungkapkan, saat ini usul perpres itu belum perlu untuk pengadaan logistik di tingkat pusat. Tender di tingkat pusat masih berjalan sesuai rencana. ''Hanya, untuk pengadaan di tingkat KPU provinsi, mungkin perpres itu akan digunakan,'' jelasnya.

Berdasarkan laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), baru sebelas provinsi yang sudah melaksanakan tender pemilu. Dua pertiga provinsi lain belum melaksanakan. Padahal, KPU provinsi mendapatkan tugas untuk melaksanakan 17 item pengadaan barang dan jasa.

“Mereka menjadwalkan Januari. Namun, bila tidak kunjung selesai, (perpres) ini sudah siap untuk antisipasinya,'' terangnya.

Tender KPU pusat menargetkan Januari adalah masa lelang, masa produksi barang, dan Jasa Pemilu 2009. Pada Februari, seluruh barang dan jasa sudah mulai didistribusikan ke seluruh pelosok daerah. Fokus pertama distribusi adalah wilayah Indonesia yang terpencil dan pemilih di luar negeri.

Direktur Nasional Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Nasional Ray Rangkuti menilai, rencana penerbitan perpres penunjukan langsung pengadaan logistik di daerah berpotensi menimbulkan kecurangan. Apalagi, KPU juga tidak memperkuat argumentasinya mengenai pengertian darurat yang mengharuskan perpres dikeluarkan.

''Selama ini kita selalu mendengar pernyataan KPU kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu berjalan normal, sesuai jadwal, dan telah terlaksana 70-80 persen. Jika begitu, apa faktor yang sangat mendesak pentingnya menerbitkan perpres,'' kritiknya.

Menurut Ray, penerbitan perpres yang memberikan kewenangan KPU menunjuk langsung rekanan atas dasar tafsir darurat secara sepihak bakal membuka peluang bagi KPU untuk berbuat leluasa dalam pelaksanaan pengadaan logistik pemilu.

''Tetap penting untuk mengingatkan bahwa penunjukan langsung sangat rentan mengundang markup harga karena tidak adanya pembanding langsung terhadap penyedia barang atau jasa yang ditunjuk,'' ujarnya.

Ray khawatir, perpres penunjukan langsung itu akan mengabaikan prinsip pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang diamanatkan pasal 2 ayat (2) Keppres No.80/2003. Prinsip-prinsip itu meliputi efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

''Permintaan perpres seperti yang diinginkan KPU ini bertolak belakang dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Karena itu, harus didasarkan pada perhitungan yang cermat, tepat, dan faktual dengan argumentasi yang benar-benar solid dan terencana. Bukan pada asumsi atau dugaan-dugaan,'' tegasnya. (bay/pri)

Yuddy: Militansi Golkar Rendah karena Kalla

Yuddy: Militansi Golkar

Rendah karena Kalla



JAKARTA - Fungsionaris DPP Partai Golkar Yuddy Chrisnandi mengakui, kader Golkar tidak bersemangat memenangkan partai di pemilu legislatif. Loyonya semangat kader disebabkan pernyataan terbuka Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla hanya bersedia menjadi calon wakil presiden SBY di pemilu presiden mendatang.

“Bukan (Partai) Demokrat atau lembaga survei yang bersalah bila Golkar sekarang menjadi bulan-bulanan media. Justru internal Golkar sendiri yang bersalah karena merendahkan diri sendiri seolah-olah harus bergantung kepada partai lain untuk menang,'' ujar Yuddy setelah pertemuan tertutup dengan fungsionaris Golkar Zaenal Bintang di Jakarta kemarin (8/1).

Zaenal menambahkan, selama dua pekan belakangan ini Golkar menjadi bulan-bulanan karena sejumlah lembaga survei menempatkan Golkar di peringkat ketiga di bawah PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. ''Kita harus berterima kasih kepada lembaga survei yang telah memperlihatkan wajah Golkar yang sebenarnya. Jangan bilang lembaga survei bersalah karena Golkar juga berpatokan pada hasil survei ketika mengikuti pilkada,'' katanya.

Menurut Zaenal, penurunan elektabilitas Golkar disebabkan moril kader Golkar sedang berada di titik terendah. Kader menilai, Golkar sebagai pemenang Pemilu 2004 berhak mengusung ketua umum sebagai calon presiden, bukan membiarkan calon presiden dari partai lain menyandera Golkar.

''Jusuf Kalla orang besar, ketua umum partai terbesar, wakil presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dan wakil presiden pertama yang tidak sekadar ban serep. Karena itu, tidak layak kalau hanya menjadi calon wakil presiden lagi,'' katanya.

Dalam konteks pilpres, kata Zaenal, Golkar kalah nyali dibandingkan dengan partai-partai kecil yang berani mengusung ketua umum sebagai capres serta capres-capres tanpa partai yang terang-terangan mencalonkan diri sebagai calon presiden. ''Golkar sudah punya infrastruktur, modal suara 22 persen, masak tidak ada keyakinan untuk menang di pemilu presiden,'' tandasnya.

Zaenal menambahkan, bila Kalla berani mendeklarasikan diri sebagai capres, dia yakin, seluruh kandidat capres dari Golkar akan mundur dari nominasi untuk mendukung keputusan tersebut. Selain itu, kader-kader Golkar juga akan bersatu memperjuangkan pemenangan Golkar di pemilu legislatif dengan target suara 30 persen.

''Kalau soal peluang menang, apa yakin SBY-JK pasti akan menang. Bahkan, bila Golkar menarik dukungan kepada SBY, apa yakin SBY akan mampu memenuhi syarat menjadi calon presiden,'' tandasnya.

Terkait elektabilitas JK yang rendah dalam sejumlah survei, Zaenal menilainya bukan kendala. Elektabilitas rendah itu diyakini disebabkan Kalla sudah secara terbuka menyatakan tidak berambisi menjadi capres dan cukup puas menjadi cawapres SBY.

''Elektabilitas SBY-JK pada Desember 2003 hanya 7 persen, sementara popularitas Megawati ketika itu 55 persen. Setelah ada pergerakan politik dari SBY-JK justru berbalik. Apa itu bukan bukti bahwa JK juga bisa melakukan hal yang sama,'' katanya. (noe/cak)

Muhaimin: Caleg PKB Saling Menjatuhkan

Muhaimin: Caleg PKB Saling Menjatuhkan


JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak dalam pemilu legislatif menimbulkan persaingan keras di antara para caleg dalam satu partai politik. DPP PKB mendapat banyak laporan adanya gesekan antarcaleg PKB di daerah. Karena itu, PKB segera menerbitkan aturan internal untuk kampanye Pemilu 2009.

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, sejumlah caleg melakukan black campaign terhadap caleg lain sesama PKB. Sesama caleg satu dapil saling menjelekkan hingga antartim sukses saling menjatuhkan. Padahal, seharusnya sesama caleg PKB harus bekerja sama untuk memenangi Pemilu 2009.

''DPP sedang menyusun aturan internal untuk mengatur agar tidak terjadi persaingan tidak sehat di antara para caleg,'' kata Muhaimin setelah peluncuran buku 13 Alasan Memilih PKB di Kantor DPP PKB, Jalan Sukabumi, Menteng, kemarin (8/1).

Aturan itu nanti berisi panduan hubungan antarcaleg PKB dalam kampanye. Termasuk memuat larangan melakukan black campaign sesama caleg PKB, money politics, dan meninggalkan atribut partai. Minggu depan aturan itu akan diluncurkan dan dikirim ke jajaran PKB seluruh Indonesia.

PKB akan membentuk badan pengawas bagi para calegnya yang melakukan kampanye. Jika melanggar, akan ada sanksi yang diberikan DPP PKB. ''Sanksi paling berat direkomendasikan tidak dilantik. Kalau sangat parah, akan dipecat dari keanggotaan partai,'' ujarnya.

Kemarin DPP PKB meluncurkan buku baru berjudul 13 Alasan Memilih PKB. Buku tersebut disusun DPW PKB Jawa Barat untuk menjadi acuan bagi para caleg dan konstituen PKB. ''Buku ini memberikan jawaban atas kegamangan beberapa pihak terhadap PKB setelah mengalami konflik yang panjang,'' tutur Ketua DPW PKB Jawa Barat A. Helmy Faishal Zaini.

Apa saja tiga alasan memilih PKB itu? Dalam buku tersebut ditegaskan, alasan pertama karena PKB adalah anak kandung NU. PKB merupakan satu-satunya partai politik yang didirikan resmi oleh NU. Alasan berikutnya, PKB lahir dari rahim reformasi, peduli kaum muda, peduli lingkungan hidup, serta berwatak Islam moderat.

Selain itu, alasan memilih PKB karena partai tersebut pro poor budget, pegegakan hukum, partai advokasi, tradisi NU sebagai kekayaan intelektual modern, peduli petani dan nelayan, peduli kesehatan, kader negarawan, serta partai kerja.

Acara peluncuran buku kemarin juga dimeriahkan kehadiran dua artis PKB Tengku Firmansyah dan Gitalis Dwi Natarina (Gita KDI). Selain meluncurkan buku, kemarin dilucurkan iklan televisi PKB. Iklan tersebut dibintangi salah satunya pimpinan grup band Dewa, Ahmad Dhani. (tom)