Pesan Ortu, Hidup Ini Harus 3 B

Percha Leanpuri

Pesan Ortu, Hidup Ini Harus 3 B

Model cantik, Percha Leanpuri, kini tak hanya berkiprah di dunia model dan kesenian saja. Percha yang tercatat sebagai mahasiswi S2 di University Of Ballarat (Unity) Malaya ini, bahkan optimis ingin berperan untuk bangsa dan negara lewat Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

‘’Ortu saya berpesan pada saya, dalam hidup ini harus ada 3 B, yaitu berguna untuk diri sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk bangsa dan negara,’’ ujar Percha yang dibincangi Sumatera Ekspres malam tadi via phonselnya. Percha bahkan menyempatkan diri keluar dari ruang kuliah untuk meladeni wawancara Sumeks via internet setelah tahu bahwa dirinya berhasil menyodok perolehan suara yang signifikan. Putri sulung Herman Deru, Bupati Oku Timur (OKUT) inipun berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumsel. Berikut wawancara T Junaidi-Wartawan Sumatera Ekspres dengan Percha Leanpuri.

Anda mencatat perolehan suara fantastis. Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang sudah diplenokan KPUD, Anda meraih suara teratas, disusul Aidil Fitri Syah, Asmawati, Achmad Barnas, dan M Lutfi Izzuddin. Bagaimana perasaan Anda?

Kalau ditanya tentang perasaan tentunya saya sangat senang dan bangga karena saya dapat mewakili kaum pemuda dalam memperjuangkan kemajuan Sumse. Tapi rasa bangga itu juga tidak luput dari rasa bersyukur saya kepada Allah SWT dan saya mengucapkan rasa terima kasih yg setinggi tingginya kepada seluruh keluarga, teman teman, tim dan juga tentunya semua pendukung saya se-Sumsel atas dukungan dan amanah yang diberikan kepada saya.

Anda anggota termuda, apa rencana Anda ke depan?

Saya mencalonkan diri ini paling tidak dapat memotivasi para pemuda untuk 'berbuat' sesuai bidangnya sejak dini, nah mudah mudahan dengan terpilihnya saya sebagai anggota DPD kedepannya saya dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumsel.

Bagaimana perasaan Anda terhadap senior Anda?

Saya tergolong muda dan masih belum banyak mengenyam asam garam dunia politik, tentunya para senior akan menjadi tempat saya untuk terus menimba ilmu mengenai dunia politik yg akan saya jalani nanti.

Melihat perolehan suara Anda yang cukup fantastic itu, artinya masyarakat Sumsel mengharapkan Anda duduk di DPD RI, apa yang sudah Anda siapkan untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Pertama hati yang tulus tentunya yang harus saya persiapkan, karena dengan ketulusan hati mudah-mudahan nanti saya tidak mengecewakan para pendukung dan segala aspirasi akan di inventarisasikan dan dengan sesegera mungkin akan dikonsolidasi agar mendapat solusi yang tepat.

Selama pemilu Legislatif 2009 kemarin, apa yang ada dalam pikiran Anda, apakah Anda optimis, atau biasa-biasa saja?

Optimis, karena setelah tanggal 9 April kemarin banyak sekali keluarga dan teman teman yang melapor hasil suara di masing-masing TPS mereka, dimana rata rata TPS tersebut saya meraih suara terbanyak.

Anda benar-benar mampu meyakinkan masyarakat. Bagaimana pendapat Anda.

Saya sangat bersyukur dapat meyakinkan masyarakat, dan mudah-mudahan saya tidak akan mengecewakan semua masyarakat Sumsel.

Anda mantan model Harian Sumatera Ekspres (Sumeks Plus Tahun 2000), apakah Anda merasa memanfaatkan performance (penampilan) Anda?

Hehehe..alhamdulillah saya belum pernah memanfaatkan performance saya

Apa yang terpenting bagi Anda setelah mendapat kepercayaan masyarakat Sumsel?

Yang terpenting adalah bagaimana saya menjalankan amanah yang telah diberikan dan mudah-mudahan dengan doa restu dan dukungan semua masyarakat Sumsel saya dapat menjalankan tugas dengan baik.

Anda masih muda, meski mantan model, Anda juga giat menimba ilmu sampai ke negeri orang, apakah ini bagian dari persiapan Anda menuju kursi DPD RI?

Selain itu juga saya seorang penari...hehheehe..iya tentu itu adalah persiapan saya. Jadi sejak dini saya sudah mengetahui asset-aset daerah Sumsel khususnya bidang seni dan kebudayaan..

Bagaimana komentar orang tua (ortu) Anda mengenai perolehan suara yang signifikan ini? Dan apa pesan ortu terhadap diri Anda sebelum menuju kursi DPD RI?

Kata orang tua saya....dalam hidup ini kalau bisa kita mencapai 3 tahap yaitu, berguna bagi diri sendiri, kedua berguna bagi keluarga, dan terakhir berguna bagi orang banyak. Orang tua saya sangat senang dan bangga karena anak pertamanya juga dapat berguna bagi masyarakat Sumsel nantinya. Lalu pesan dari orang tua saya agar saya tidak melupakan semua pendukung yang telah memilih saya sebagai wakil daerahnya..

Percha Raih Hampir Satu Juta Suara

Percha Raih Hampir Satu Juta Suara

* Golkar 14 Kursi, Demokrat 11, PDIP 10 Kursi (Minus Dapil 5)

PALEMBANG–Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Percha Leanpuri mencatat perolehan suara fantastis. Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang sudah diplenokan kemarin, anak sulung Bupati OKU Timur Herman Deru ini meraih suara teratas, disusul Aidil Fitri Syah, Asmawati, Achmad Barnas, dan M Lutfi Izzuddin.

Dari jumlah pemilih yang masuk dalam DPT sebanyak 5.192.693 orang, hanya tercatat 3.364.402 suara sah pemilih yang menggunakan hak suaranya untuk DPD RI. Untuk diketahui, alokasi jumlah anggota DPD untuk Sumsel telah ditetapkan sebanyak empat orang.

Berdasarkan hasil rekap KPUD Sumsel, Percha Leanpuri meraih 918.612 suara, disusul Aidil Fitri Syah dengan 248.029 suara, selanjutnya, Asmawati 238.799 suara, dan Abdul Azis dengan perolehan 152.840 suara. Kemudian Achmad Barnas menempati posisi lima dengan perolehan 118.975 suara dan peringkat enam diduduki M Lutfi Izzuddin meraih 115.102 suara.

Menurut anggota KPUD Sumsel bidang Teknis, Alfiantoni mengatakan, hasil pleno rekapitulasi tersebut akan dikirimkan ke KPU pusat untuk ditetapkan. ‘’Rekapitulasi suara DPD RI berakhir kemarin dengan masukan suara dari Muba dan Banyuasin,’’ jelasnya.

Kendati telah menyelesaikan rekapitulasi suara DPD RI, namun, KPUD Sumsel belum juga menyelesaikan rekapitulasi DPR RI baik untuk Sumsel I maupun DPR RI Sumsel II. Padahal proses rekapitulsai manual akan dilakukan KPU pusat pada Senin, 27 April mendatang.

Sementara itu untuk rekapitulasi perolehan suara DPRD Sumsel, KPUD Sumsel hanya menyisakan rekapitulasi perolehan suara untuk Dapil 5 (OKU, OKU Selatan, dan OKU Timur). Sampai kemarin hasil penghitungan sementara yang dilakukan KPUD Sumsel sejumlah parpol seperti Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan dipastikan akan mendominasi kursi DPRD Sumsel.

Di dapil I (Kota Palembang), Partai Demokrat mendapat 128.279 suara (4 kursi), Partai Golkar mendapat 92.421 (3 kursi), PDI Perjuangan mendapat 82.989 (2 kursi), PKS mendapat 58.096 suara (2 kursi). Sementara Partai Gerindra mendapat 45.454 suara (1 kursi), Partai Hanura mendapat 21.873 suara (1 kursi), PAN mendapat 19.020 suara (1 kursi), PPP mendapat 17.050 suara (1 kursi), dan PKB mendapat 14.687 suara (1 kursi).

Di Dapil 1 Kota Palembang memiliki jatah 16 kursi di DPRD Sumsel, sementara untuk suara sah di Kota Palembang berjumlah 611.857 suara. Dengan demikian bilangan pembagi pemilih (BPP) di Kota Palembang 38.241.

Di dapil 2 (Muba dan Banyuasin), Partai Golkar mendapat 134.539 suara (4 kursi), disusul PDI Perjuangan dengan 87.813 suara (2 kursi), Partai Demokrat mendapat 55.700 suara (2 kursi), PAN mendapat 47.168 suara (1 kursi), Partai Gerindra mendapat 41.438 suara (1 kursi).

Selanjutnya, PKS mendapat 27.529 suara (1 kursi), Partai Hanura mendapat 24.848 suara (1 kursi), PPP mendapat 24.179 suara (1 kursi), PKPB mendapat 16.304 suara (1 kursi), PPRN mendapat 15.919 suara (1 kursi), sementara PKB mendapat 14.536 suara (1 kursi). Di dapil 2, Muba dan Banyuasin mendapat jatah 16 kursi di DPRD Sumsel, sementara BPP di dapil tersebut 37.705 suara.

Di dapil 3 (Ogan Ilir dan OKI). Suara yang sah sebesar 533.448 suara. PDI Perjuangan mendapat 88.117 suara (2 kursi), Partai Golkar mendapat 85.164 suara (2 kursi), Partai Demokrat mendapat 77.728 suara (2 kursi).

Sementara itu, PKS mendapat 54.363 suara (1 kursi), Partai Gerindra mendapat 26.858 suara (1 kursi), PAN mendapat 25.206 suara (1 kursi), Partai Hanura mendapat 24.654 suara (1 kursi), PPP mendapat 20.917 suara (1 kursi). Dapil 3 Ogan Ilir dan OKI mendapat jatah 11 kursi di DPRD Sumsel. Sementara bilangan pembagi pemililih (BPP) di dapil 3 berjumlah 48.494 suara.

Di dapil 4 (Prabumulih dan Muara Enim) PDI Perjuangan dan Partai Golkar mendapat 2 kursi. Sementara Partai Demokrat, PPP, PKS, dan Partai Gerindra masing-masing hanya mendapat 1 kursi. Sementara itu, bilangan pembagi pemilih (BPP) di dapil 4 terbilang cukup tinggi yakni 49.190 suara.

Sementara itu, dari enam kursi yang diperebutkan di dapil 6, beberapa partai politik hanya meraih masing-masing satu kursi di dapil tersebut. Partai Golkar meraih 40.545 suara (1 kursi), Partai Demokrat meraih 40.149 suara (1 kursi), PDI Perjuangan meraih 32.289 suara (1 kursi).

Lebih lanjut, PAN meraih 30.453 suara (1 kursi), PBR meraih 28.999 suara (1 kursi), Partai Gerindra meraih 25.377 suara (1 kursi). Sementara PKS dengan perolehan suara 22.159 tak mendapat kursi di dapil 6.

Di dapil 7 (Mura dan Linggau), hanya Partai Golkar yang mendapat 2 kursi, sementara Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PKS, dan PAN hanya kebagian 1 kursi.

Untuk suara pada dapil 5 (OKU, OKU Selatan, dan OKU Timur) KPUD Sumsel hingga kemarin masih melakukan rekapitulasi suara untuk suara dari daerah pemilihan tersebut.

Dari total sementara yang masuk, alokasi jumlah 75 kursi DPRD Sumsel, sudah terisi 63 kursi sehingga masih menyisakan 12 kursi lagi.

Alfiantoni mengatakan, pihaknya mentargetkan penyelesaian proses rekapitulasi suara Pemilu 2009 pada Senin (27/4) ini. Dikatakan pihaknya saat ini tengah menyelesaikan rekapitulasi suara DPR RI untuk daerah pemilihan Sumsel I dan Sumsel II.

“ Target kita Senin hasil rekap ini akan diserahkan ke KPU Pusat,“ katanya kemarin (26/4).

Dari beberapa daerah pemilihan yang telah direkap, KPUD Sumsel belum melansir hasil resmi perolehan kursi maupun suara parpol di masing-masing dapil. Proses penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih di tingkat KPUD kabupaten/kota akan dilakukan 16-17 Mei. Sedangkan di tingkat provinsi akan dilakukan 17–18 Mei mendatang, dan penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih di KPU pusat akan dilakukan 19–20 Mei. Khusus penetapan kursi parpol untuk tingkat DPRD kota baru akan digelar 15 Mei nanti

Kendati proses rekap suara DPRD Kota Palembang telah rampung, Sabtu kemarin (25/4), namun KPU Palembang masih melakukan pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Repat pleno penetapan tersebut berjalan cukup alot karena dilakukan per daerah pemilihan (dapil).

Lambannya pleno penetapan tersebut juga disebabkan karena adanya selisih penghitungan suara antara rekap yang dipegang oleh KPUD Kota Palembang dan rekap yang dipegang saksi parpol.

Ketua KPU Palembang, Eftiyani mengatakan, adanya perbedaan penghitungan tersebut membuat KPUD Kota palembang perlu mencocokkan kambali proses penghitungan antara PPK dan saksi parpol. Bahkan dia tak menutup kemungkian akan dilakukan penghitungan ulang untuk menghindari selisih paham antara KPUD Kota Palembang dan saksi parpol.

“Dalam proses rekap ini kita selalu berupaya untuk terbuka dan transparan kepada saksi parpol. Bahkan, jika diperlukan kita siap melakukan penghitungan ulang lagi,” katanya.(mg16)

Kalah Suara, Keluarga Caleg Aniaya Pemilih

Kalah Suara, Keluarga Caleg Aniaya Pemilih

*Hanya Dapat 15 Suara

MUARADUA- Sikap dewasa dalam berpolitik ternayata belum sepenuhnya menjalar ke pelosok pedesaan. Seperti yang terjadi di kecamatan Kisam Ilir, akibat caleg yang didukungnya kalah telak saat pelaksanaan pemilu legislatif kemarin, membuat tersangka Usman (25) warga desa pius kecamatan kisam ilir dan Adianto (26) warga muaradua kisam langsung gelap mata. Keduanya tega menganiaya, pemilih bernama Karsim (21) warga talang subang desa simpang campang kecamatan kisam ilir pada jum’at lalu (10/4) hingga korban babak belur.

Kapolres OKU Selatan AKBP Slamet Widodo Sik melalui Kasatreskrim AKP Doran Siragih SH didampingi, Kanit Pidum Bripka JR Simanjuntak mengatakan, usai dianiaya kedua tersangka, korban langsung melaporkan kejadian itu ke Mapolres OKUS. Aparat kepolisian sendiri, langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka di kediamannya masing-masing pada sabtu kemarin (11/4). Kini, keduanya, sudah di tahan di mapolres OKUS untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Korban sendiri mengalami pecah bibir, dan lebam-lebam di sekujur tubuh akibat di aniaya tersangka. Kedua tersangka sendiri sudah ditahan di Polres OKUS,” kata Doran.

Menurut, Doran pemicu terjadinya penganiyaan tersebut, karena kedua tersangka tidak terima jika caleg Umar dari Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB) nomor urut 1 Dapil III kalah di basis sendiri yakni TPS 2 Talang Subang. Apalagi, tersangka mengaku jika di wilayah tersebut banyak atau dianggap seperti saudara sendiri oleh caleg tersebut. Namun kenyataannya, caleg umar hanya memperoleh 15 suara dari ratusan mata pilih. Belakangan diketahui, jika tersangka dan caleg tersebut masih memiliki hubungan persaudaraan.

Karena suara sang caleg anjlok di basis keluarganya sendiri membuat kedua tersangka langsung membuat perhitungan. Lantas, keduanya mencari warga di talang tersebut, hingga akhirnya bertemu korban. Sempat terjadi keributan, saat tersangka menanyakan kepada korban kenapa tidak membantu caleg untuk duduk di kursi DPRD OKU Selatan. Hingga akhirnya, tersangka menganiaya secara membabibuta terhadap korban.

“Karena kecewa dengan perolehan suara di TPS tersebut. Keduanya, langsung mencari warga di talang tersebut. Tetapi karena banyak warga yang sudah pergi ke kebun, tersangka hanya menemukan korban saat berpapasan di jalan. Keduanya l melakukan pengroyokan terhadap korban,”ujar Doran.(mg32

Anwar Kecipratan Tiga Suara, Tantowi-Sandy Menang Telak

Anwar Kecipratan Tiga Suara,

Tantowi-Sandy Menang Telak

PALEMBANG –Tak selamanya publik figure menjadi magnet dalam meraih simpati dan dukungan kontestan pemilu legislatif. Buktinya, aktor senior ”wong kito galo” yang juga ketua PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) Anwar Fuady, malah kecipratan tiga suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18, Kampung Sungai Aur, Kelurahan 9/10 Ulu, tempat keluarganya memilih.

Caleg DPR-RI nomor urut 2 Partai Hanura, Daerah

Pemilihan (Dapil) Sumsel 1—Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Mura, dan Lubuk Linggau—itu, memang tidak memilih di Palembang. Lantaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anwar, kelahiran Palembang 14 Maret 1947 lalu, beralamat di Jakarta.

“DI TPS 18, Hanura mendapat 13 suara dan tiga suara untuk Bang Anwar,” ungkap Sobri, adik ipar Anwar, yang kerap berperan antagonis dalam setiap film yang dibintanginya, kemarin. “Padahal, di sini banyak teman Anwar ketika masih kecil. Ya, barangkali kurang sosialisasi makanya suara Bang Anwar sedikit,” kata Sobri dengan nada kecewa.

Berbeda dengan caleg DPRD Sumsel, nomor urut 2 dari Partai Bulan Bintang Sandy Syarifudin alias Sandy Syarif. Bintang iklan dan sinetron itu, malah meraup suara terbanyak di TPS 11, Jl Batu Nilam, Kelurahan 26 Ilir, Bukit Kecil. Di daerah tempat tinggalnya itu, Sandy meraih 59 suara.

“Sandy nyontreng di TPS 11 bersama keluarganya. Di sana, ia menang telak,” ungkap Ibnu Zen Syukri, ketua tim pemenangan Sandy Syarif, kemarin.

Bagaimana dengan presenter kondang Tantowi Yahya? Caleg DPR-RI dari Partai Golkar dapil Sumsel II—Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ilir (OKI), Prabumulih, Muara Enim, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Pagar Alam, Lahat, dan Empat Lawang—itu, menang di kampung halamannya. Kakak kandung Helmy Yahya yang lahir di Palembang, 29 Oktober 1960 itu, berjaya di TPS 3, Kelurahan Inderalaya Mulia, Kecamatan Inderalaya, Ogan Ilir, tempat keluarga besarnya tinggal.

“Tanto (panggilan Tantowi Yahya, red) unggul dari calon lain dengan 130 suara,” ujar Ali Soleh, sepupu sekaligus tim sukses Tantowi tadi malam.

Menurut Soleh, raihan suara putra pasangan HM Yahya Matusin dan Hj Komariah Yahya itu, bersaing ketat dengan ketua umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi dan Prof Mahyuddin dari Partai Demokrat. “Secara keseluruhan ada 14 TPS di Kelurahan Inderalaya Mulia yang dapat dikuasai Tantowi. Tapi, kami belum dapat mengklaim kemenangan karena perhitungan masih berjalan di tingkat PPS,” tukasnya.

Ketenaran Tantowi juga mampu meraih simpati warga Kecamatan Tanjung Batu. Dari 18 desa dan satu kelurahan—minus Burai—Tantowi meraih 3.700 suara. “Tertinggi jika dibandingkan dengan kandidat DPR-RI lain,” ujar Ketua PPK Tanjung Batu Sukir, tadi malam.

Sementara itu, ketua Desk Pemilu Pemkab Ogan Ilir, HM Daud Hasyim mengatakan Tantowi sementara meraih 20.237 suara. Jumlah tersebut sumbangan dari enam kecamatan. Masing-masing, Inderalaya meraih 6.700 suara, Inderalaya Utara 3.400, Kandis 1.655, Muara Kuang 2.629, Lubuk Keliat 2.153, dan Kecamatan Tanjung Batu 3.700 suara.

“Seluruh data hasil perolehan suara Tantowi itu sifatnya sementara. Data perolehan suara caleg lain baik yang duduk di DPRD Ogan Ilir maupun DPRD Sumsel belum diperoleh,” kata Daud melalui sekretarisnya Najib tadi malam.

Ketua KPUD Ogan Ilir Amrah Muslimin didampingi anggotanya Nurhasan mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima hasil perhitungan suara dari PPK. “Sesuai jadwal, hari ini (kemarin) PPK memang baru menerima rekapitulasi dari PPS,” pungkasnya. (22/33)

PAW Anggota DPRD OKUT Harus Dipercepat

PAW Harus Dipercepat

MARTAPURA - Proses Penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD OKUT, Ir Juniah MM ke Nuraidah dari Partai Bintang Reformasi (PBR), harus berpacu dengan waktu. Pasalnya, batas akhir PAW yang bisa dilakukan Sekretariat DPRD paling lambat 18 April mendatang.

Ketua DPRD OKUT, Drs HM Syahri MM mengatakan, PAW untuk PBR dijadwalkan 14 April. ''Karena, jika sudah 18 April, secara otomatis PAW tak dapat diproses ataupun dilantik," pungkasnya.

Masih kata dia, untuk berkas PAW dari PBR, saat ini dalam proses di sekretariat DPRD. ''PBR telah mengajukan PAW atas nama Juniah, digantikan Nuraidah dan telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Sumsel. Untuk teknis PAW ini sudah dibahas di tingkat sekretariat," pungkasnya.

Sekadar mengingatkan, Juniah di-PAW-kan karena telah menyeberang ke Partai Gerindra. Juniah sendiri menilai penggantiannya cacat hukum. Seharusnya, PAW atas dirinya harus menunjuk orang yang ada di bawah nomor urutnya saat pemilu 2004 lalu. Kalaupun tak ada yang menggantikannya, partai harus menunjuk dapil terdekat. (45)

Politik Uang

Politik Uang



Segala macam upaya dilakukan sejumlah oknum untuk mengeruk keuntungan. Entah dari oknum calon legislatif maupun timses untuk mendapatkan suara dengan cara serangan fajar alias politik uang. Foto di atas anggota panwaslu OKU memperlihatkan barang bukti (BB) money politic dalam pemilu legislatif 2009



Beberapa oknum penyalahgunaan surat suara pileg (pemilu legislatif 2009) berhasil ditangkap

266 Mata Pilih Nyontreng Ulang

266 Mata Pilih Nyontreng Ulang

Suasana pencontrengan di hari kedua pileg di TPS 1 Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Inderalaya Selatan Ogan Ilir

INDERALAYA- Pemilihan umum legislatif ulang yang dilaksanakan KPUD Ogan Ilir di TPS 1 Dusun I Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Inderalaya Selatan akhirnya dilaksanakan, Jumat (10/4) tepat pukul 07.25. Antusiasme warga setempat untuk mencontreng ulang caleg DPRD Ogan Ilir masih tinggi. Hal itu dapat dilihat berduyun-duyunnya warga Desa Tanjung Sejaro untuk menggunakan hak pilihnya.

Kelompok pelaksana pemungutan suara sudah standby sejak pagi untuk melaksanakan pileg ulang tersebut. Bahkan petugas sengaja menggunakan pengeras suara untuk memanggil warga yang akan menggunakan hak pilihnya. Warga yang sudah datang, mendengar namanya dipanggil langsung mendekati petugas untuk mengambil surat suara.

Hanya saja suasana pileg ulang hari kedua itu tidak seperti pileg di hari pertama. Di lokasi pencontrengan yang dipenuhi saksi dari masing-masing partai terlihat. Di hari kedua, tidak satu pun terlihat saksi. Hanya saja caleg dari dapil I yang meliputi Kecamatan Inderalaya, Inderalaya Utara, dan Kecamatan Inderalaya Selatan terlihat hadir. Mereka memantau langsung proses pencontrengan

Ketua KPPS TPS 1 Desa Tanjung Sejaro, Romli mengatakan bahwa pihaknya memang sudah memberitahukan kepada warga saat hari pencontrengan, Kamis (9/4) bahwa pileg ulang akan dilaksanakan keesokan harinya. Sehingga warga datang dengan sukarela untuk menggunakan haj pilihnya. “Pileg ulang dimulai pada pukul 07.25 tadi (kemarin),” kata Romli.

Firmansyah, warga Dusun I Desa Tanjung Sejaro yang dibincangi usai mencontreng mengaku bahwa dirinya memang belum sempat menggunakan hak pilihnya di hari pertama pileg. Karena tidak berada di rumah. Mendengar kabar adanya pileg ulang maka dirinya tertarik untuk menggunakan hak pilih. “Saya memang belum mencontreng Kamis kemarin,” akunya.

Berbeda dengan Firmansyah. Rozali yang juga warga Dusun I Desa Tanjung Sejaro mengatakan bahwa dirinya sudah datang untuk menggunakan hak pilihnya pada Kamis kemarin. Tetapi belum sempat menggunakan hak pilih diketahui bahwa surat suara yang akan digunakan ternyata milik caleg di dapil I Ogan Ilir. “Kita tidak jadi menggunak hak pilih karena terjadi kesalahan. Baru pada hari ini (Jumat, 10/4) mencontreng,” terangnya.

Anggota KPUD Ogan Ilir Nurbaiti mengatakan bahwa nyasarnya surat suara caleg di dapil I ke murni disebabkan human error. Hal ini masih bisa dimaklumi karena hanya terjadi di satu TPS dari ratusan TPS yang ada di Ogan Ilir. “Belum bisa dikatakan melakukan kesalahan karena hanya satu TPS yang salah. Ini adalah kelalaian,” cetusnya.

Sampai dengan pukul 12.00 ditutupnya waktu pencontrengan, warga yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Tanjung Sejaro ini mencapai 266 mata pilih dari 380 mata pilih yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, 254 surat suara sah, 12 surat suara tidak sah, dan sisa 122 surat suara yang tidak terpakai.

(33)

Ditemukan, Surat Suara Lompat Pagar

123 Lembar Surat Suara Salah Kirim di 2 TPS

Lompat pagar tidak hanya berlaku bagi calon legislatif yang akan berpindah partai politik. Tapi ini juga terjadi pada lembaran surat suara yang ikutan lompat pagar. Dimana surat suara untuk DPRD Provinsi Sumsel daerah pemilihan (dapil) Sumsel II meliputi Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) dan Kabupaten Banyuasin ditemukan didapil Sumsel I Kota Palembang.

------------------------------

Patut dipertanyakan kepada petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel terutama yang bertugas untuk pendistribusian surat suara, hingga kesalahan pengiriman surat suara masih banyak yang ditemukan bertukar tempat. Bahkan jumlah surat suara yang salah peruntukan tersebut mencapai 123 lembar dari dua TPS, yaitu TPS 39 di Kelurahan Bukit Sangkal dan TPS 23 yang berada di Jl Demang Lebar Daun.

Kronolgis ditemukannya surat suara yang tidak sesuai daerah pemilihannya tersebut pertama kali ditemukan oleh salah seorang pemilih yang ingin mnecontreng salah satu caleg dari dapil sumsel I. Tapi karena tidak diketemukan namanya, lantas orang tersebut melaporkan hal tersebut kepetugas KPPS.

“awalnya kita tidak mengetahui adanya surat suara yang salah kirim. Dimana sebanyak 91 lembar surat suara untuk DPRD Sumsel terdapat kekeliruan dapil, yang seharusnya berada di dapil II tertukar ke dapil Sumsel I Kota Palembang,” ujar ketua KPPS TPS 39 Kelurahan Bukit sangkal menjelaskan kronologis hal tersebut bisa terjadi kemarin (9/4).

Yang jelas temuan yang didapat hari ini (kemarin,red) telah dilaporkan ke KPU Kpta Palembang dan KPUD Sumsel, agar surat suara tersebut tidak disalahgunakan. “untuk menghidari hal yang tidak diinginkan temua itu langsung kita laporkan ke KPUD Sumsel dan KPUD Kota Palembang ,” bebernya.

Tidak lama berselang dari ditemukannya surat suara yang mengalami kekeliruan tersebut, belasan orang tim peninjau pemilu dari Kota Palembang yang dipimpin oleh Sekda Kota Palembang Drs Marwan Hasmen.

Bahkan dirinya juga menyesalkan bagaimana kekeliruan seperti ini dapat terjadi dan patut dipertanyakan pula latar belakang terjadinya salah kirim surat suara yang dimaksud. “kita mempertanyakan bagaimana semua ini terjadi, dan kita juga meminta kepada Panwaslu untuk menyelidiki kejadian ini,” ujar Marwan Hasmen kemarin di TPS 39 Kelurahan Bukit Sangkal.

Sedangkan, bila ini hasil penyelidikan ditemukan adanya unsure kesengajaan itu menjadi wewenang dari Panawaslu untuk menentukan langkah apa yang akan diambil. “penyelidikan dan langkah lanjutan dari temuan ini merupakan wewenang dari Panwaslu dan sepenungnya kita serahkan kepada Panawaslu langkah apa yang akan diambil,” tandasnya. (Adi Fatriansyah)

Surat Suara Tertukar

Surat Suara Tertukar

* Pileg di Tanjung Sejaro Diulang

INDERALAYA- Pemilihan umum legislative di Ogan Ilir sedikit terhambat dengan nyasarnya surat suara di TPS 1 Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Inderalaya. Pasalnya 206 dari 380 surat suara dan mata pilih yang ada di TPS tersebut bukan merupakan surat suara yang seharusnya digunakan untuk dicontreng.

Desa Tanjung Sejaro masuk dapil I yang meliputi Kecamatan Inderalaya, Inderalaya Utara, dan Kecamatan Inderalaya Selatan. Sedangkan sebagian surat suara yang nyasar ke TPS tersebut berasal dari dapil III untuk caleg DPRD Ogan Ilir.

“Warga yang mencontreng dari nomor urut 1-175 tidak salah surat suara. Surat suara nyasar baru diketahui saat warga menggunakan hak pilihnya dari nomor urut 176 sampai ke 259. Nama caleg yang akan dipilih di dapil I tidak terdapat di kertas suara yang akan dicoblos,” kata Romli, anggota KPPS TPS 1 Desa Tanjung Sejaro, Kamis (9/4).

Menurut Romli, kejadian salahnya surat suara yang dicontreng itu terjadi pada pukul 11.00. Mengetahui hal tersebut, PPS dan KPPS langsung menghubungi anggota PPK di kecamatan. Anggota PPK dan PPS langsung bermusyawarah dan menyerahkan permasalahan tersebut ke KPUD Ogan Ilir. Hasil rembuk dengan PPK akan dilakukan pemilihan ulang. “Hanya saja waktunya belum diketahui. KPUD yang akan menentukan waktu pemilihan ulang,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut Romli, warga yang sudah terlanjur datang dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya sudah keburu pulang. Kalaupun diadakan pemilihan ulang tentu akan ada pemberitahuan dari PPS. “Yang jadi masalah warga belum tentu datang di hari lain pencontrengan karena pada hari ini (kemarin), mereka sudah meluangkan waktunya untuk menggunakan hak pilihnya. Hampir seluruh warga Desa Tanjung Sejaro tidak bekerja sebagai pegawai,” jelasnya.

Bagaimana tanggapan KPUD Ogan Ilir atas permasalahan tersebut? Ketua KPUD Ogan Ilir Amrah Muslimin mengatakan bahwa nyasarnya surat suara caleg dari dapil III ke I tersebut karena terjadi kesalahan saat pengepakan. Surat suara di dapil III caleg DPRD Ogan Ilir tidak terjadi kesalahan. Surat suara memang lebih sehingga tidak terjadi kesalahan dua dapil tersebut. “Buktinya 175 lembar surat suara yang dicontreng warga tidak terjadi kesalahan,” tegasnya.

Untuk itu, sambung Amrah, pihaknya sudah menghubungi KPU Pusat dan KPU provinsi dalam mengatasi terjadinya kesalahan surat suara. Petunjuk dari lembaga yang lebih tinggi mengharuskan diadakan pemilihan ulang di TPS 1 Desa Tanjung Sejaro. “Kita sudang mengadakan pleno dengan seluruh anggota. Hasilnya pemilihan ulang akan diadakan besok atau lusa,” cetusnya.

Amrah membantah jika TPS di Desa Tanjung Seteko dan Lubuk Sakti Kecamatan Inderalaya juga mengalami nasib serupa dengan TPS 1 Desa Tanjung Sejaro. “Kita tidak menerima laporan dari dua petugas PPS di Desa tersebut,” pungkasnya. (33)

Condro, Yuddy, dan Slank Terima Reform Award

Condro, Yuddy, dan Slank
Terima Reform Award

JAKARTA – Ada warna baru yang cukup menyegarkan dalam metode gerakan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabotabek mengambil inisiatif untuk menganugerahkan Reform Award kepada lima orang dan satu grup musik.

’’Mereka kami nilai memiliki konstribusi dalam mendobrak tradisi yang monoton yang ada di bangsa ini, khususnya di bidang politik, hukum, dan HAM,’’ kata Ketua Pelaksana Penganugerahan Reform Award Adi Rohadi di Jakarta Media Center, Jakarta, kemarin (8/1).

Para penerima award kemarin hadir dalam acara sederhana yang dihadiri ratusan mahasiswa dan aktivis. Mereka adalah mantan anggota DPR dari PDIP Agus Condro, legislator muda Partai Golkar Yuddy Chrisnandy, Direktur Human Rights Working Group-HRWG Rafendi Jamin, mantan sekretaris pribadi Max Moein Desi Firdianti, dan vokalis grup band Slank ’’Kaka’’.

Sementara itu, Sekjen Komite Bangkit Indonesia (KBI) Ferry Joko Yuliantono yang ikut menerima Reform Award tidak bisa hadir. Sebab, dia kini menjadi tahanan Mabes Polri karena diduga terkait aksi rusuh massa dan mahasiswa pada 24 Juni 2008.

Adi menjelaskan, Agus Condro diberi award karena telah berani melaporkan dirinya sendiri dalam kasus gratifikasi pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di DPR periode 1999–2004 yang memenangkan Miranda S. Goeltom. ’’Keberanian politikus dari Batang, Jawa Tengah, ini sangat langka. Walaupun risikonya dia harus diberhentikan partainya dari DPR,’’ ujar Adi.

Adapun Yuddy Chrisnandy dinilai sebagai sosok politikus yang berani menampilkan sosok kepemimpinan kaum muda yang berani bertentangan dengan sikap partainya. Misalnya, menjadi legislator Golkar satu-satunya yang ikut mendukung hak angket BBM.
Bagaimana Ferry Joko Yuliantono dan Rafendi Jamin? ’’Ferry berani melawan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM sampai harus menjalani proses hukum dan Rafendi tetap konsisten menuntut pemerintah menuntaskan kasus-kasus HAM,’’ tutur Adi.

Sedangkan Desi Firdianti, imbuh dia, telah berani mengungkapkan kasus penindasan terhadap wanita yang dialami sendiri. Meskipun, penindasan itu dilakukan seorang anggota DPR yang memiliki kekuasaan, yaitu Max Moein.

’’Kalau Slank itu, kami anggap satu-satunya seniman yang peduli ikut menyosialisasikan pemberantasan korupsi di Indonesia,’’ tandas mahasiswa UIN Jakarta itu.
Menanggapi award yang diterima, Yuddy Chrisnandy berusaha merendah. Menurut dia, banyak politisi muda yang lebih pantas menerima award daripada dirinya. ’’Apa yang saya lakukan di parlemen semata-mata hanya untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,’’ katanya.

Yuddy percaya, Reform Award ala mahasiswa tersebut murni berangkat dari idealisme. Sebab, tidak mudah menyatukan persepsi mahasiswa tentang tokoh yang layak diberi award. Apalagi, para mahasiswa bukan tokoh yang bisa disogok. ’’Jujur saja, mereka ini nggak minta duit sama sekali. Bahkan, saya dikasih tahu mendadak. Tapi, itulah gaya mahasiswa. Ini lebih baik daripada award-award lain yang biasanya elitis itu,’’ puji Yuddy yang langsung disambut tepuk tangan riuh.

Agus Tjondro juga memberikan apresiasi. Menurut dia, Reform Award ikut membalikkan kecurigaan yang berkembang belakangan ini bahwa agenda mahasiswa penuh ’’pesan sponsor’’. ’’Karena ini murni keinginan mereka, makanya saya mau datang,’’ tandasnya. (pri)

KPU Siapkan Proyek tanpa Lelang

KPU Siapkan Proyek tanpa Lelang

*Darurat, Diakomodasi lewat Perpres

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap nekat ingin menunjuk langsung rekanan dalam pengadaan barang dan jasa pemilu. Kemarin (8/1) penyelenggara pemilu itu telah mengajukan draf perpres (peraturan presiden) yang mengatur pengadaan proyek tanpa melalui mekanisme lelang itu.

Menurut Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari, pemerintah telah menyatakan siap mengakomodasi perpres tersebut. ''Namun, pemerintah berpesan agar perpres itu digunakan jika situasi tender benar-benar tidak bisa dilakukan,'' kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Padahal, maraknya skandal korupsi dalam KPU periode lalu karena banyak proyek yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Akibanya, mayoritas anggota KPU terseret kasus korupsi karena pengadaan logistik itu tidak transparan.

KPU saat ini menginginkan perpres penunjukan langsung karena merasa waktu semakin mepet. Pada Rabu (7/1) malam lalu, KPU mengadakan pertemuan dengan Bappenas, Departemen Keuangan, sekretaris kabinet, dan Departemen Dalam Negeri. Salah satu bahasan itu terkait pengadaan logistik Pemilu Legislatif 2009.

Sebagai langkah awal, dalam perpres itu, KPU juga meminta diaktifkannya hari libur sebagai hari kerja untuk pengadaan barang dan jasa. Penggunaan hari libur bisa memangkas proses tender yang hanya berlaku pada hari kerja. ''Kalau untuk pengadaan, tidak perlu libur supaya tenggat waktunya bisa dikejar,'' jelasnya.

Menurut Hafiz, pada prinsipnya, pemerintah dan KPU memiliki semangat yang sama. Penerbitan perpres penunjukan langsung itu tak lebih sebagai upaya antisipatif bila pengadaan tender dalam situasi darurat. Dalam arti, peraturan tersebut akan digunakan bila batas waktu pengadaan semakin mepet. ''Penggunaannya tidak bisa sembarangan,'' kata Hafiz.

Dia juga mengungkapkan, saat ini usul perpres itu belum perlu untuk pengadaan logistik di tingkat pusat. Tender di tingkat pusat masih berjalan sesuai rencana. ''Hanya, untuk pengadaan di tingkat KPU provinsi, mungkin perpres itu akan digunakan,'' jelasnya.

Berdasarkan laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), baru sebelas provinsi yang sudah melaksanakan tender pemilu. Dua pertiga provinsi lain belum melaksanakan. Padahal, KPU provinsi mendapatkan tugas untuk melaksanakan 17 item pengadaan barang dan jasa.

“Mereka menjadwalkan Januari. Namun, bila tidak kunjung selesai, (perpres) ini sudah siap untuk antisipasinya,'' terangnya.

Tender KPU pusat menargetkan Januari adalah masa lelang, masa produksi barang, dan Jasa Pemilu 2009. Pada Februari, seluruh barang dan jasa sudah mulai didistribusikan ke seluruh pelosok daerah. Fokus pertama distribusi adalah wilayah Indonesia yang terpencil dan pemilih di luar negeri.

Direktur Nasional Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Nasional Ray Rangkuti menilai, rencana penerbitan perpres penunjukan langsung pengadaan logistik di daerah berpotensi menimbulkan kecurangan. Apalagi, KPU juga tidak memperkuat argumentasinya mengenai pengertian darurat yang mengharuskan perpres dikeluarkan.

''Selama ini kita selalu mendengar pernyataan KPU kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu berjalan normal, sesuai jadwal, dan telah terlaksana 70-80 persen. Jika begitu, apa faktor yang sangat mendesak pentingnya menerbitkan perpres,'' kritiknya.

Menurut Ray, penerbitan perpres yang memberikan kewenangan KPU menunjuk langsung rekanan atas dasar tafsir darurat secara sepihak bakal membuka peluang bagi KPU untuk berbuat leluasa dalam pelaksanaan pengadaan logistik pemilu.

''Tetap penting untuk mengingatkan bahwa penunjukan langsung sangat rentan mengundang markup harga karena tidak adanya pembanding langsung terhadap penyedia barang atau jasa yang ditunjuk,'' ujarnya.

Ray khawatir, perpres penunjukan langsung itu akan mengabaikan prinsip pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang diamanatkan pasal 2 ayat (2) Keppres No.80/2003. Prinsip-prinsip itu meliputi efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

''Permintaan perpres seperti yang diinginkan KPU ini bertolak belakang dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Karena itu, harus didasarkan pada perhitungan yang cermat, tepat, dan faktual dengan argumentasi yang benar-benar solid dan terencana. Bukan pada asumsi atau dugaan-dugaan,'' tegasnya. (bay/pri)

Yuddy: Militansi Golkar Rendah karena Kalla

Yuddy: Militansi Golkar

Rendah karena Kalla

JAKARTA - Fungsionaris DPP Partai Golkar Yuddy Chrisnandi mengakui, kader Golkar tidak bersemangat memenangkan partai di pemilu legislatif. Loyonya semangat kader disebabkan pernyataan terbuka Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla hanya bersedia menjadi calon wakil presiden SBY di pemilu presiden mendatang.

“Bukan (Partai) Demokrat atau lembaga survei yang bersalah bila Golkar sekarang menjadi bulan-bulanan media. Justru internal Golkar sendiri yang bersalah karena merendahkan diri sendiri seolah-olah harus bergantung kepada partai lain untuk menang,'' ujar Yuddy setelah pertemuan tertutup dengan fungsionaris Golkar Zaenal Bintang di Jakarta kemarin (8/1).

Zaenal menambahkan, selama dua pekan belakangan ini Golkar menjadi bulan-bulanan karena sejumlah lembaga survei menempatkan Golkar di peringkat ketiga di bawah PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. ''Kita harus berterima kasih kepada lembaga survei yang telah memperlihatkan wajah Golkar yang sebenarnya. Jangan bilang lembaga survei bersalah karena Golkar juga berpatokan pada hasil survei ketika mengikuti pilkada,'' katanya.

Menurut Zaenal, penurunan elektabilitas Golkar disebabkan moril kader Golkar sedang berada di titik terendah. Kader menilai, Golkar sebagai pemenang Pemilu 2004 berhak mengusung ketua umum sebagai calon presiden, bukan membiarkan calon presiden dari partai lain menyandera Golkar.

''Jusuf Kalla orang besar, ketua umum partai terbesar, wakil presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dan wakil presiden pertama yang tidak sekadar ban serep. Karena itu, tidak layak kalau hanya menjadi calon wakil presiden lagi,'' katanya.

Dalam konteks pilpres, kata Zaenal, Golkar kalah nyali dibandingkan dengan partai-partai kecil yang berani mengusung ketua umum sebagai capres serta capres-capres tanpa partai yang terang-terangan mencalonkan diri sebagai calon presiden. ''Golkar sudah punya infrastruktur, modal suara 22 persen, masak tidak ada keyakinan untuk menang di pemilu presiden,'' tandasnya.

Zaenal menambahkan, bila Kalla berani mendeklarasikan diri sebagai capres, dia yakin, seluruh kandidat capres dari Golkar akan mundur dari nominasi untuk mendukung keputusan tersebut. Selain itu, kader-kader Golkar juga akan bersatu memperjuangkan pemenangan Golkar di pemilu legislatif dengan target suara 30 persen.

''Kalau soal peluang menang, apa yakin SBY-JK pasti akan menang. Bahkan, bila Golkar menarik dukungan kepada SBY, apa yakin SBY akan mampu memenuhi syarat menjadi calon presiden,'' tandasnya.

Terkait elektabilitas JK yang rendah dalam sejumlah survei, Zaenal menilainya bukan kendala. Elektabilitas rendah itu diyakini disebabkan Kalla sudah secara terbuka menyatakan tidak berambisi menjadi capres dan cukup puas menjadi cawapres SBY.

''Elektabilitas SBY-JK pada Desember 2003 hanya 7 persen, sementara popularitas Megawati ketika itu 55 persen. Setelah ada pergerakan politik dari SBY-JK justru berbalik. Apa itu bukan bukti bahwa JK juga bisa melakukan hal yang sama,'' katanya. (noe/cak)

Muhaimin: Caleg PKB Saling Menjatuhkan

Muhaimin: Caleg PKB Saling Menjatuhkan

JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak dalam pemilu legislatif menimbulkan persaingan keras di antara para caleg dalam satu partai politik. DPP PKB mendapat banyak laporan adanya gesekan antarcaleg PKB di daerah. Karena itu, PKB segera menerbitkan aturan internal untuk kampanye Pemilu 2009.

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, sejumlah caleg melakukan black campaign terhadap caleg lain sesama PKB. Sesama caleg satu dapil saling menjelekkan hingga antartim sukses saling menjatuhkan. Padahal, seharusnya sesama caleg PKB harus bekerja sama untuk memenangi Pemilu 2009.

''DPP sedang menyusun aturan internal untuk mengatur agar tidak terjadi persaingan tidak sehat di antara para caleg,'' kata Muhaimin setelah peluncuran buku 13 Alasan Memilih PKB di Kantor DPP PKB, Jalan Sukabumi, Menteng, kemarin (8/1).

Aturan itu nanti berisi panduan hubungan antarcaleg PKB dalam kampanye. Termasuk memuat larangan melakukan black campaign sesama caleg PKB, money politics, dan meninggalkan atribut partai. Minggu depan aturan itu akan diluncurkan dan dikirim ke jajaran PKB seluruh Indonesia.

PKB akan membentuk badan pengawas bagi para calegnya yang melakukan kampanye. Jika melanggar, akan ada sanksi yang diberikan DPP PKB. ''Sanksi paling berat direkomendasikan tidak dilantik. Kalau sangat parah, akan dipecat dari keanggotaan partai,'' ujarnya.

Kemarin DPP PKB meluncurkan buku baru berjudul 13 Alasan Memilih PKB. Buku tersebut disusun DPW PKB Jawa Barat untuk menjadi acuan bagi para caleg dan konstituen PKB. ''Buku ini memberikan jawaban atas kegamangan beberapa pihak terhadap PKB setelah mengalami konflik yang panjang,'' tutur Ketua DPW PKB Jawa Barat A. Helmy Faishal Zaini.

Apa saja tiga alasan memilih PKB itu? Dalam buku tersebut ditegaskan, alasan pertama karena PKB adalah anak kandung NU. PKB merupakan satu-satunya partai politik yang didirikan resmi oleh NU. Alasan berikutnya, PKB lahir dari rahim reformasi, peduli kaum muda, peduli lingkungan hidup, serta berwatak Islam moderat.

Selain itu, alasan memilih PKB karena partai tersebut pro poor budget, pegegakan hukum, partai advokasi, tradisi NU sebagai kekayaan intelektual modern, peduli petani dan nelayan, peduli kesehatan, kader negarawan, serta partai kerja.

Acara peluncuran buku kemarin juga dimeriahkan kehadiran dua artis PKB Tengku Firmansyah dan Gitalis Dwi Natarina (Gita KDI). Selain meluncurkan buku, kemarin dilucurkan iklan televisi PKB. Iklan tersebut dibintangi salah satunya pimpinan grup band Dewa, Ahmad Dhani. (tom)